Media Asing Turunkan Berita Soal Gerakan Aktivis dan Mahasiswa, Aksi Gejayan Memanggil

Media Asing Turunkan Berita Soal Gerakan Aktivis dan Mahasiswa, Aksi Gejayan Memanggil
Gejayan Memanggil Kembali. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jogjakarta ramai-ramai turun ke jalan, Senin (12/2/2024). Mereka melakukan aksi demonstrasi untuk melawan praktik politik dinasti, pembunuhan demokrasi dan melawan semua praktik buruk rezim Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Aksi demonstrasi dimulai dari bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta.
0 Komentar

Pada hari Jumat, puluhan mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, yang keempat mahasiswanya ditembak mati oleh angkatan bersenjata selama protes pro-demokrasi pada 1998, mengeluarkan deklarasi yang mengecam kemunduran demokrasi di Indonesia.

Mahasiswa, alumni, dan dosen harus berkumpul di halte bus tepat di depan kampus karena dilarang berkumpul di dalam lingkungan kampus pada hari libur, kata mahasiswa tersebut.

“Menurut kami, pemilu 2024 akan menjadi pemilu pertama yang tidak adil, tidak bebas, dan tidak demokratis di era demokrasi. Terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparatur negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya untuk kepentingan calon tertentu,” bunyi deklarasi bertajuk Deklarasi Trisakti Melawan Kezaliman, yang dikutip SCMP.

Baca Juga:Ambil Paket Narkoba di Jasa Pengiriman, Ketua PPK Wonogiri Ditangkap dengan Barang Bukti 1 Paket GanjaAkui Diminta Menjembatani Pertemuan Jokowi dan Megawati, Sri Sultan Hamengku Buwono X: Terserah Bapak Presiden, Saya kan Pasif

The Straits Times juga menyoroti Aksi Gejayan Memanggil di edisi Senin, 12 Februari 2024.

“Pelanggaran etika dan moral yang dilakukan Jokowi menunjukkan bahwa ia menentang suara kritis masyarakat,” kata pengunjuk rasa dalam Aksi Gejayan Memanggil di Yogyakarta.

Protes lain digelar di ibu kota Jakarta oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

Aksi menentang campur tangan pemerintah dalam Pemilu makin gencar setelah sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh jurnalis investigatif Indonesia Dandhy Laksono menuduh bahwa pejabat negara termasuk polisi dan kepala daerah, serta sumber daya pemerintah telah digunakan untuk mendukung Prabowo.

Film Dirty Vote, yang dirilis pada akhir pekan, telah ditonton hampir 4 juta kali di YouTube pada 12 Februari, demikian ditulis The Straits Times. (*)

0 Komentar