FILM Dirty Vote ini memang berupaya mengungkap berbagai kecurangan yang diduga terjadi menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024. Film dokumenter eksplanatori bertajuk Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Laksono membongkar dugaan upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengerahkan lembaga negara untuk membantu pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Feri Amsari yang juga dosen Universitas Andalas dalam film Dirty Vote memaparkan, terdapat 20 penjabat gubernur dan 182 penjabat bupati dan wali kota yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sejak 2021. Penunjukan ini dinilai Feri menyalahi keputusan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Feri, proses penunjukan penjabat gubernur dan kepala daerah di kabupaten serta kota haruslah transparan. Pusat seharusnya mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Baca Juga:Terungkap Hasil Pemeriksaan Ahli Toksikologi Puslabfor Bareskrim Polri-Kedokteran Forensik Terkait Kematian DanteConnie Bakrie Klaim Hasto Kristiyanto Dengar Cerita Soal 2 Tahun Masa Jabatan Prabowo Jika Jadi Presiden
”Seluruh penjabat kepala daerah yang ditunjuk presiden berasa di wilayah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap mencapai 140 juta orang. Jumlah ini telah mencapai 50 persen dari total jumlah pemilih,” ungkap Feri.
Ia pun mengungkapkan, penjabat gubernur yang dipilih memiliki relasi dengan presiden. Salah satu yang disebut Feri adalah Bey yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, Media dan Sekretariat Presiden.
”Berbagai hal bisa kita lihat antara relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan penjabat gubernur di dalam pemilu,” ungkap Feri.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin membantah dirinya tidak netral dalam Pemilu 2024. Bantahan terkait argumentasi dalam film dokumenter Dirty Vote bahwa penjabat gubernur yang ditunjuk memiliki relasi dengan Presiden Joko Widodo dan dilihat adanya berbagai peristiwa ketidaknetralan yang melibatkan penjabat gubernur serta pejabat lainnya.
”Terkait Dirty Vote, kami sebagai aparatur sipil negara tidak mungkin berkomentar. Karena kami netral,” tegas Bey seusai upacara pergeseran pasukan TNI-Polri untuk pengamanan Pemilu 2024, Senin (12/2), di Kota Bandung.
Bey menekankan dirinya selalu netral sejak awal bertugas sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2023. Ia pun menyatakan sama sekali tak memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dalam kegiatan upacara pergeseran pasukan, Bey pun menginstruksikan Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk memproses pihak-pihak yang terlibat melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu 2024 di Jawa Barat.