“Saya punya ini mau beli suara saja, gimana caranya? Enggak mungkin. Wong sekarang kelihat semua media, handphone bisa foto ya kan? Orang nyolok ada handphonenya semua ada. Enggak mungkin,” kata Zulhas.
Sebaliknya, Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menilai film dokumenter Dirty Vote adalah film yang valid dan runut.
“Semua itu sesuai fakta di mana disebutkan narasumber dan data-datanya yang valid dan runut. Sehingga sulit dikatakan berita fitnah,” kata Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan, dalam keterangannya, Senin (12/2).
Baca Juga:Film Dirty Vote Tayang di Masa Tenang Pemilu 2024Sama-sama Tayang Jelang Pemilu, Sexy Killer 2019: Elite di Balik Tambang Batu Bara dan Dirty Vote Singgung Kecurangan Pemilu 2024
Iwan menilai, film tersebut adalah pengingat bahwa kecurangan ada. Film itu juga dianggap alat pengingat publik bahwa kecurangan pemilu sudah dilakukan sejak lama. Ia menyebut bahwa film tersebut meyakinkan ada upaya mobilisasi aparat untuk memenangkan calon tertentu.
“Kami menduga desain kecurangan yang sudah disusun bersama sama ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana dia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran,” kata Iwan.
Oleh karena itu, Iwan mengajak publik untuk harus memberi sanksi kepada kelompok yang berbuat curang selama proses pemilu berlangsung. Salah satunya adalah dengan tidak memilih mereka di surat suara.
“Kami meminta agar masyarakat menghukum penguasa atas perilaku mereka di 14 Februari 2024 dan kita harus menyelamatkan demokrasi dan Indonesia dari tangan-tangan politisi kotor, jahat, dan culas,” kata dia menegaskan.
Di sisi lain, Sekjen DPP PDIP cum Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menilai film tersebut adalah kritik kepada Presiden Jokowi agar pemilu berjalan demokratis dan jurdil.
“Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa,” kata Hasto dalam keterangan, Senin (12/2).
Hasto menilai, manipulasi putusan Mahkamah Konstitusi hingga keberpihakan penguasa Istana kepada Prabowo-Gibran lewat penunjukan kepala daerah yang melupakan proses pemilu yang demokratis; tekanan pada kepala daerah hinga pengerahan aparat desa dan TNI/Polri sebagai bentuk kuatnya rekayasa Pemilu 2024. Ia mengatakan desain kecurangan pemilu dilakukan dari hulu-hilir.