PARA tim sukses capres-cawapres berbeda pandangan terkait peluncuran film dokumenter tersebut. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut film Dirty Vote tidak ilmiah bahkan bermuatan fitnah.
“Negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, dalam konferensi pers di Media Center TKN, Minggu (11/2).
Politikus Partai Gerindra itu menyoalkan argumen dan kapasitas para ahli hukum yang ikut dalam Dirty Vote. Ia menduga ada upaya mendegradasi pemilu.
Baca Juga:Film Dirty Vote Tayang di Masa Tenang Pemilu 2024Sama-sama Tayang Jelang Pemilu, Sexy Killer 2019: Elite di Balik Tambang Batu Bara dan Dirty Vote Singgung Kecurangan Pemilu 2024
“Saya kok merasa ada tendensi keinginan untuk mendegradasi pemliu dengan narasi yang tidak berdasar,” kata Habiburokhman.
Ia menyoroti soal penggerakan penjabat kepala daerah di era Jokowi untuk memenangkan paslon tertentu; sorotan soal upaya membuat masyarakat memahami bahwa kecurangan pemilu dan pesta elektoral tidak baik-baik saja hingga pengerahan perangkat desa untuk kemenangan paslon tertentu. Ia menilai film ini dipakai untuk dimainkan di masa tenang.
“Memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan,” kata Habiburokhman.
Ketua Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto, hanya berkomentar pendek. “Itu black campaign, ya kalau itu, kan, engga perlu dikomentarin. Ya artinya kan namanya juga black movie (apalagi dikeluarin) pas minggu tenang akhir-akhir ini,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/2).
Sementara itu, Anggota Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran, Zulkifli Hasan, menilai kecurangan sulit dilakukan. Ia menilai, situasi saat ini sulit untuk ada rahasia. Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut rapat tertutup kini sudah terbuka.
“Rapat yang paling rahasia pun juga enggak ada rahasia. Terus kalau curang itu gimana caranya?” kata ketum DPP PAN itu.
Zulhas menjawab, penggunaan fasilitas negara sebagaimana digambarkan film Dirty Vote tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada hukum pidana jika melanggar. Kemudian, masalah netralitas aparat, ia menilai hal itu sulit dilakukan.