FILM berjudul Dirty Vote karya Dandhy Laksono dianggap sebagai film dokumenter bernada fitnah dan memiliki narasi kebencian yang tidak ilmiah.
Hal itu disampaikan Tim Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman dalam jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Minggu (11/2).
“Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat, namun perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan tidak ilmiah,” kata Habiburokhman, dikutip dari siaran langsung dikutip dari akun Instagram resmi TKN Prabowo Gibran.
Baca Juga:Donald Trump Dorong Rusia untuk Serang Sekutu NATO yang Enggan Naikkan Anggaran PertahananPolisi Ungkap Alasan YA Benamkan Kepala Dante ke Dalam Air untuk Melatih Pernafasan
Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi setiap orang boleh berpendapat, namun pada film Dirty Vote tersebut justru cenderung bernada fitnah.
Ia kemudian mempertanyakan kapasitas tiga ahli hukum tata negara yang berada di dalam film dokumenter tersebut. Adapun tiga tokoh yang dimaksud yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
“Kok merasa sepertinya, ada keinginan untuk menyabotase pemilu, ingin mendegradasi pemilu ini ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar,”ujarnya.
Lebih lanjut, kata Habiburokhman, rakyat pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut yakni Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen menegakkan demokrasi.
Tak hanya itu, Habiburokhman juga meyakini bahwa Rakyat telah paham pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat.
“Kalau dalam film tersebut disampaikan saudara Zainal Arifin Mochtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri,” jelasnya.
Sebab itu, TKN menilai informasi yang disampaikan tiga ahli hukum tata negara dalam film tersebut sangat tidak argumentatif dan tendesius untuk menyudutkan pihak tertentu.
Baca Juga:Wartawati Diduga Dilecehkan, Puan Maharani dan Tim Ganjar-Mahfud Harus BertanggungjawabUsai Jadi Buron FBI, WNI di Amerika Serikat Hadapi 16 Dakwaan Diduga Modus Skema Ponzi Angka Penipuan Capai Rp361 Miliar
Hal tersebut, kata dia, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat.
“Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang,” ucapnya.