Khan digulingkan dari jabatan PM melalui mosi tidak percaya parlemen pada April 2022 dan telah dipenjara sejak Agustus tahun lalu, sehingga membuat marah jutaan pendukungnya. Ia juga didiskualifikasi dari pencalonan jabatan publik selama sepuluh tahun.
Khan dijatuhi tiga hukuman penjara berbeda pada bulan ini dan menghadapi lusinan tuntutan hukum lainnya, termasuk satu kasus di mana ia dituduh memerintahkan serangan kekerasan terhadap instalasi militer pada 9 Mei 2023, yang dapat mengakibatkan hukuman mati.
Menjelang pemilu, PTI yang dipimpin Khan mengeluhkan tindakan keras yang semakin meluas terhadap partai tersebut, termasuk tidak diperbolehkannya berkampanye secara bebas, dan pertanyaan seputar legitimasi pemilu yang diajukan Khan, pemimpin oposisi utama dan bisa dibilang politisi paling populer di negara tersebut.
Baca Juga:Israj Mikraj: Perjalanan Malam Rasullullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam hingga Sidratul Muntaha, Turunnya Perintah Sholat 5 WaktuMakin Pedas, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp130 Ribu Jelang Imlek
Tantangan utama Khan diperkirakan datang dari partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif sebanyak tiga kali, yang kembali ke Pakistan tahun lalu dari pengasingan untuk memimpin partai tersebut menjelang pemilu nasional.
Pada pemilu terakhir pada 2018, PML-N pimpinan Sharif banyak mengeluhkan adanya kecurangan dan manipulasi. Setahun sebelumnya, Sharif digulingkan oleh Mahkamah Agung sebagai perdana menteri dan didiskualifikasi seumur hidup untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik.
Namun ketika ia kembali ke Pakistan pada Oktober tahun lalu, kasus-kasus korupsi terhadapnya dibatalkan dan larangan untuk ikut serta dalam pemilu dicabut dan Sharif kini dipandang sebagai kandidat terdepan dalam pemilu, dengan keunggulan atas saingannya karena dukungan militer.
Sharif membantah para jenderal telah mendukungnya.
Pemilu ini juga terjadi pada saat meningkatnya ketidakstabilan ekonomi, dimana perekonomian dilanda oleh rekor inflasi yang tinggi, menurunnya cadangan devisa, depresiasi mata uang, rendahnya kepercayaan konsumen dan lambatnya pertumbuhan.
Ini disebabkan oleh reformasi besar-besaran yang dilakukan untuk memenuhi kondisi pemilu terakhir mengeluarkan dana talangan sebesar US$3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang disetujui tahun lalu. (*)