Akibatnya, Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 36 tahun pun dapat mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 walaupun PKPU belum diubah. “Tindakan para teradu menerbitkan keputusan a quo tidak sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2022, seharusnya yang dilakukan oleh para teradu adalah melakukan perubahan PKPU terlebih dahulu, baru kemudian menerbitkan teknis,” kata DKPP.
Dalam sidang putusan tersebut, DKPP menyatakan bahwa Ketua dan enam anggota KPU yang dilaporkan tersebut telah melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.
Adapun pasal-pasal yang dilanggar tersebut adalah Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 19 huruf a. Dalam Pasal 11 huruf a dan c disebutkan, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, serta melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:Polda Metro Jaya Ekshumasi Anak Tamara Tyasmara, Apa itu Ekshumasi? Pahami Arti dan Perbedaannya dengan AutopsiPerempuan Kuasai Kategori Paling Bergengsi Grammy Awards 2024
“Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu,” bunyi Pasal 15 huruf c dalam beleid tersebut.
Sementara itu, Pasal 19 huruf a berbunyi, “Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.”
Akibat dari pelanggaran kode etik yang dilakukan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari pun dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito.
Sementara itu, enam anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Persadaan Harahap, Idham Holik, dan Mochammad Affifudin dijatuhkan sanksi peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
DKPP memerintahkan agar KPU melaksanakan keputusan tersebut paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, DKPP juga memerintahkan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. (*)