YLBHI mengecam keras upaya intimidasi kepada Sivitas Akademika di berbagai Perguruan Tinggi maupun organisasi masyarakat sipil yang mengkhawatirkan perkembangan praktik penghancuran demokrasi, dan negara hukum dengan mengkritisi sikap Presiden Jokowi yang berpihak dan berkampanye dalam Pemilu dengan menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara.
“YLBHI mencatat intimidasi terus terjadi dan intensitasnya semakin meningkat. Diantaranya adalah adanya dugaan mobilisasi aparat kepolisian untuk mendatangi para Dosen dan Rektor Kampus dengan modus mewawancarai mereka untuk mendapatkan “tanggapan positif” terkait rekam jejak Jokowi selama berkuasa,” kata Muhamad Isnur dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/2).
Selain itu, imbuh Isnur, juga terdapat intimidasi pesan yang diterima Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo lewat pesan WhatsApp dari seseorang berseragam yang mengaku alumni UI.
Baca Juga:Terkuak Alasan KAI Tandatangani Kontrak Kerja Sama Pengadaan Sarana KRL dengan CRRC Sifang Co., Ltd dari ChinaAntisipasi Krisis Tak Terduga, Menkeu Sri Mulyani Blokir Anggaran Kementerian Senilai Rp50,14 triliun
“Kami juga mendapatkan informasi adanya serangan dan intimidasi terhadap konsolidasi dan diskusi organisasi mahasiswa yang menggelar rapat konsolidasi bertajuk “Pemilu Curang dan Pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi)” di Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan,” ungkapnya.
Praktik Intimidasi-intimidasi tersebut diduga dilakukan oleh aparat kepolisian maupun orang tidak dikenal yang ditengarai adalah preman.
Seperti yang dilakukan, hari ini, 5 Februari 2024, beberapa orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI melakukan aksi massa di depan kantor YLBHI dan KontraS.
Dalam poster-poster aksinya, massa tersebut “menuduh” YLBHI dan KontraS’ hendak ‘menghancurkan negara’.
“Kami menghormati penyampaian pendapat di muka umum, tetapi kami melihat ini ada rangkaian yang sama dengan serangan dan intimidasi terhadap konsolidasi mahasiswa di Kalibata, upaya membangun stigma dan mendiskreditkan kerja-kerja masyarakat sipil dalam membangun prinsip tata negara yang baik perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan dari gerakan sosial,”ujarnya.
YLBHI melihat bahwa upaya intimidasi ini adalah bagian dari pembungkaman terhadap hak warga negara untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap praktik kecurangan pemilu serta tidak lepas dari kritik keras publik terhadap keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 paska putranya Gibran Rakabuming Raka dicalonkan sebagai Calon Wakil Presiden.
Isnur mencatat 30 lebih Perguruan Tinggi yang telah menyatakan sikap keprihatinan terhadap kondisi Kemunduran Demokrasi di Indonesia di bawah rezim Presiden Joko Widodo. Pernyataan sikap ini diawali dengan Deklarasi Guru Besar UGM yang menyesalkan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.