“Tidak,” jawab para hadirin.
“Kenapa, kenapa, karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia, dimana pun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI, Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat! Betul apa tidak?” imbuhnya lagi.
Megawati juga sempat menyinggung kasus juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Aiman Witjaksono yang belum lama ini dipanggil kepolisian. “Enak aja. Anak orang dipanggil polisi. Itu tahu enggak Pak Aiman? Enak aja, anak orang dipanggil-panggil,” katanya.
Megawati Soekarnoputri juga meminta para pendukungnya tak goyah dalam menentukan dukungan di Pemilu 2024 meski menerima bantuan sosial (bansos).
Baca Juga:Tatanan hukum dan Demokrasi Indonesia Jelang Pemilu 2024 Rusak, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Serukan Pemilu Berkualitas, Bermartabat dan JurdilSri Sultan Hamengku Buwono X Respons Sejumlah Kampus Kritik Jokowi: Ya Nggak Apa-apa, wong itu Urusan Akademis
Ia mempersilakan para pendukungnya menerima bansos dari Pemerintah. Akan tetapi, ia menyerukan, jangan sampai bansos mengubah pilihan saat mencoblos.
“Siapa yang suka terima bansos? Eh jangan bohong. Ya tidak apa-apa terima aja, tapi nanti nyoblosnya jangan goyang lho. Siapa yang mau goyang? Ayo siapa yang mau goyang?” katanya.
Megawati juga mengingatkan masyarakat tak salah kaprah dalam melihat pembagian bansos oleh pemerintah, karena bansos pada dasarnya berasal dari uang rakyat.
“Bansos itu uangnya rakyat, jangan lupa. Eh ini duitnya dari mana? Jadi kalau mikir itu, mikir lurus,” ujar dia.
Megawati juga mengkritik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama penyelenggaraan Pilpres 2024. Dia mempertanyakan keseriusan Bawaslu menindak setiap pelanggaran pemilu.
“Eh, Bawaslu ke mana kamu? Ke mana kamu? Namanya keren Badan pake pengawas pengawas, tapi yang diawasi siapa?” katanya.
Dalam kampanye akbar bertajuk “Konser Salam Metal” ini, di samping Megawati, duduk calon wakil presiden Mahfud Md, anaknya sekaligus Ketua DPRD Puan Maharani, dan beberapa tokoh seperti Hary Tanoe, Menteri Sosial (Mensos)Tri Rismaharini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, pejabat nonmenteri, yakni Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI-P dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Benny Ramdhani yang berstatus kader Partai Hanura hingga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.