USAI sejumlah kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI) mengkritik kondisi demokrasi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, sekelompok akademisi membuat deklarasi ‘tandingan’ yang menyerukan kondisi Indonesia baik-baik saja.
Mereka mengatasnamakan diri sebagai Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia. Dalam maklumatnya, mereka menyatakan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang baik-baik saja menjelang Pemilu 2024.
“Dengan ini kami menyatakan Indonesia baik-baik saja dan sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis,” kata perwakilan Universitas Indonesia (UI) Kun Nurachadijat membacakan maklumat di Jakarta, Jumat, (2/2).
Baca Juga:Sambangi Cirebon, Ridwan Kamil Target 60 Persen Suara untuk Prabowo-Gibran di Jawa BaratMantan Kepala BIN Papua Barat dan Mantan Kepala BPN Kota Sorong Ditetapkan Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Pertanahan
Maklumat tersebut, kata Kun, disampaikan guna merespons berbagai akademisi kampus yang menyebut Indonesia darurat kenegarawanan.
Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara harus tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, kata dia, menurut dia sivitas akademika dinilai harus mematuhi keputusan hukum di Indonesia.
Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa institusi perguruan tinggi tidak seharusnya melakukan manuver politik praktis.
“Apa pun yang sudah menjadi keputusan hukum di Indonesia, seyogianya dipatuhi sebagai warga negara apalagi sebagai sivitas akademika kampus yang terbiasa dalam lingkup pendidikan ilmiah. Tidak sepantasnya menilai sesuatu dari sudut pandang politik praktis, apalagi melakukan manuver politik praktis juga,” kata Kun.
Berikutnya, mereka meminta sivitas akademika perguruan tinggi Indonesia tetap mengawal demokrasi.
“Kami meminta sivitas akademika di pelbagai kampus seluruh Indonesia untuk tetap pada koridornya mengawal demokrasi yang sehat dan konstitusional,” tutur Kun.
Menindaklanjuti maklumat tersebut, mereka membuat satuan tugas (satgas) guna mengawal proses demokrasi di Indonesia.
Baca Juga:Olla Ramlan Bikin Cemas Unggah Tulisan “HELP!!”Modus Korupsi di Sektor Desa
Alumni dan akademisi PTN dan swasta se-Indonesia ini terdiri dari 17 orang, yakni Kun Nurachadijat dari UI, Tommy Rahaditia dari Universitas Trisakti, Alfian Usman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Afriyan dari Universitas Pancasila, dan Sriharyati dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Kemudian, Adi Baba dari Universitas Bung Karno (UBK), Mochammad Ichwam Hamzah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Handiyono dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Oscar ZP dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), dan Miko Vernandi dari Universitas Brawijaya.