PULUHAN dosen dan mahasiswa Universitas Andalas (Unand), Kota Padang Jumat siang, 2 Februari menggelar manifesto politik bertajuk untuk penyelamatan bangsa. Manifesto penyelamatan bangsa ini merupakan bentuk keresahan akademisi terkait situasi politik saat ini.
Terlihat puluhan dosen Universitas Andalas Padang, bersama mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas berkumpul di Gedung Convention Hall untuk menggelar manifesto terhadap politik oligarki yang kini sangat meresahkan seluruh pihak.
Koordinator Manifesto Politik Hary Efendi Iskandar mengatakan, gerakan manifesto ini bersifat terbuka untuk dosen maupun mahasiswa. Ia memperkirakan estimasi massa hampir 100 orang dari mahasiswa dan dosen. Manifesto kali ini tidak hanya soal situasi politik saja, tetapi merupakan respons atas masalah-masalah yang dialami negara dalam satu tahun belakangan.
Baca Juga:Sempat Tak Kunjung Terungkap, Akhirnya Berkas P21 Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang RampungTerhitung 4 Tahun Jadi Komisaris Utama Pertamina, Alasan Ahok Mundur Ikut Kampanye Paslon Ganjar-Mahfud MD, Ini Isi Surat Pengunduran Dirinya
“Tujuan dari kegiatan ini tentu adalah bentuk wujud keprihatinan civitas akademika seluruh Indonesia khususnya Universitas Andalas. Turunnya kampus-kampus di berbagai pelosok tentu sebagai bukti kita punya sinyal batin yang sama negara kita sedang tidak baik-baik saja,” kata Hery di Padang, Jumat, (2/2).
Peringatan tersebut terhimpun dalam gerakan manifesto penyelamatan bangsa, yang diisi oleh dosen dan mahasiswa Unand. Terdapat lima poin manifesto, di antaranya adalah menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi, mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu, dan menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu. serta menjalankan tugas sesuai amanah Reformasi Konstitusi.
Adapun 5 manifesto politik yang disampaikan Aliansi Sivitas Akademika Unand, sebagai berikut:
- Pertama, menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.
- Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan Pemilu
- Ketiga, menuntut KPU dan Bawaslu menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi.
- Keempat, mendesak pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit.
- Kelima, mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.