Turut hadir Guru Besar UII dalam kegiatan tersebut,
Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. (Rektor)
Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Jaka Nugraha, S.Si., M.Si.
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.
Prof. Drs. Allwar, M.Sc., Ph.D.
Prof. Nandang Sutrisno, S.H., Llm., M.Hum., Ph.D.
Prof. Dr. Zaenal Arifin, M.Si.
Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Menanggapi Mahfud MD memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai kampus almamater Mahfud, menyambut baik keputusan itu.
“Kami menyambut baik karena itu juga bagian dari seruan kami karena potensi konflik kepentingan selalu ada,” kata Rektor UII, Fathul Wahid kepada wartawan di kampus terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14.5, Sleman, Kamis (1/2).
Baca Juga:Jelang Pemilu di Pakistan, Calon Independen yang Berafiliasi dengan Partai Mantan PM Imran Khan Ditembak MatiRektor UII Yogyakarta: Sikap Kenegarawanan Jokowi Pudar, Indikator Utamanya Pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Fathul menilai, keputusan Mahfud untuk mundur bisa meminimalkan potensi konflik kepentingan. Apalagi saat ini, Mahfud maju sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.
Oleh karena itu, dia meminta pejabat negara lain yang terlibat dalam kampanye pemilu agar bisa mengundurkan diri. Sebab, tidak ada jaminan fasilitas negara tidak digunakan dalam kampanye.
“Seruan kami sangat jelas, kami mengimbau semua pejabat negara yang menggunakan, yang mempunyai akses kepada sumber daya negara untuk mengundurkan diri. Karena itu akan menjamin netralitas dan menjamin bahwa tidak ada penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis golongan tertentu,” tegasnya.
Di sisi lain, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan contoh yang baik sebagai seorang negarawan. Menurutnya, rakyat Indonesia saat ini sudah lebih cerdas dan bisa menilai manuver-manuver politik Jokowi.
“Rakyat semakin cerdas, dan saya yakin rakyat akhirnya punya preferensi mana yang harus dipilih untuk menjamin bahwa Indonesia di masa yang akan datang menjadi bangsa yang lebih adil, sejahtera dan bermartabat,” pungkasnya. (*)