Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan kunjungan kerja dan beragam aktivitas Jokowi seperti bertemu ketua umum partai politik sebagai kegiatan silaturahmi. Semua dilakukan untuk silaturahmi dan komunikasi. Ia menjamin kegiatan Jokowi tidak berkaitan upaya pemenangan satu putaran pada paslon tertentu.
“Pertemuan politik sekali lagi kalau itu digunakan untuk konteks perbaikan bangsa dan kemajuan bangsa,” kata Ari di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).
Ari menjelaskan sejumlah hal, termasuk pertemuan Jokowi dengan AHY dan Kaesang. Ari sebut pertemuan dengan AHY adalah komunikasi dengan tokoh politik dan tokoh bangsa. Pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X pun dilakukan sebagai kunjungan silaturahmi rutin setiap kali Jokowi menginap di Istana Negara Yogyakarta.
Baca Juga:Caleg Kabupaten Cirebon Sukarno Siap Perjuangkan Hak-hak MasyarakatPolisi Dalami Perusakan Rumah dan Pembakaran Motor Relawan Prabowo-Gibran oleh OTK di Sumenep
Sementara soal ketidakhadiran Jokowi dalam harlah PPP dan memilih datang bermain bola, kata Ari, karena presiden punya agenda lain. Ia juga menerangkan, kegiatan bermain bola pada Sabtu adalah simbol dukungan presiden pada sepakbola yang notabene timnas Indonesia akan bertanding dengan Singapura.
Ari juga menekankan bahwa kegiatan Jokowi di Jawa Tengah bukan upaya memenangkan Prabowo-Gibran. Jokowi fokus untuk meninjau program berjalan dengan baik.
“Itu memastikan kebutuhan pokok rakyat itu tersedia, memastikan program-program pemerintah berjalan, termasuk program prioritas yang terkait masyarakat dan memang wilayah yang belum dikunjungi, dikunjungi lagi supaya memastikan itu berjalan,” kata Ari.
Dia mengatakan, pembagian bansos juga adalah bentuk kebijakan afirmatif pemerintah dalam merespons situasi tertentu. Dalam kasus pemberian bansos kali ini adalah untuk merespons fenomena El Nino dan kenaikan harga pangan.
Dia juga memastikan tidak ada kepentingan politik dalam kunjungan Jokowi ke Jateng. Ia juga menjelaskan alasan tidak mengajak Menteri Sosial, Tri Rismaharini, yang notabene kader PDIP, karena berkaitan cadangan beras dan bukan soal kepartaian. (*)