Hilirisasi Nikel Melanggar Hak Asasi Penduduk Lokal

Hilirisasi Nikel Melanggar Hak Asasi Penduduk Lokal
Aktivitas bongkar buat tambang nikel keatas kapal tongkang PT Tiran Mineral di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Jumat (11/6/2021). ANTARA FOTO/Jojon/hp.
0 Komentar

Penambangan nikel di daerah tersebut juga menjadi penyebab deforestasi dan hilangnya keragaman hayati secara signifikan. Terdapat 5.331 hektare hutan tropis telah ditebang di dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera, menyebabkan hilangnya sekira 2,04 metrik ton gas rumah kaca (CO2e) yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk karbon di dalam hutan-hutan tersebut.

Mengutip booklet tambang nikel 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghimpun sejumlah provinsi yang memiliki daerah tambang nikel. Terdapat tujuh provinsi tempat berdirinya tambang nikel berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi perusahaannya yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dari beberapa wilayah itu hampir seluruh provinsi pertambangan yang disebutkan di atas mengalami peningkatan persentase kemiskinan sepanjang September 2022-Maret 2023. Hal ini bisa dilihat melalui laporan kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023.

Baca Juga:Kawasan Rebana Metropolitan: Harta Karun dan Kerusakan Ekologis yang MengkhawatirkanMenilik Jokowi, Megawati, Ganjar-Mahfud di Yogyakarta, SBY Makan Pop Mie Ditemani AHY di Warung

Menurut data BPS, hanya ada dua provinsi dengan penurunan persentase kemiskinan, yakni Papua Barat dan Papua. Persentase penduduk miskin Papua Barat pada September 2022 sebesar 21,43 persen, turun menjadi 20,49 persen pada Maret 2023.

Sementara persentase penduduk miskin di Papua pada September 2022 sebesar 26,8 persen, turun tipis menjadi 26,03 persen pada Maret 2023. Lima provinsi lainnya justru mengalami peningkatan.

Provinsi yang naik cukup tinggi adalah Maluku, dari 16,23 persen pada September 2022 menjadi 16,42 persen pada Maret 2023 atau naik 0,19 poin. Selain itu, Sulawesi Tenggara, dari 11,27 persen pada September 2022 menjadi 11,43 persen pada Maret 2023, naik 0,16 poin. Sisanya, terlampir pada grafik.

Terlepas dari itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, justru mengklaim, hilirisasi nikel telah sukses menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Dia menjelaskan, pada 2015, kemiskinan di Sulawesi Tengah 14,7 persen. Kemudian, pada 2023, kemiskinan telah turun menjadi 12,4 persen.

Lebih lanjut, Luhut juga menjelaskan, persentase kemiskinan di Morowali pada 2015 mencapai 15,8 persen. Catatan pada 2023 menurun menjadi 12,3 persen.

“Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana, tapi itu saja enggak cukup,” ucap Luhut. (*)

0 Komentar