Menurutnya, pernyataan Boy Thohir itu disampaikan bukan di acara deklarasi. Konteks acaranya, kata Budi, juga seperti acara reuni sehingga pernyataan itu erat kaitannya dengan unsur pertemanan.
“Karyawan-karyawan Djarum kan banyak yang sekolah di Amerika, seangkatannya Erick. Alumni-alumni, kawan-kawan itulah yang datang. Enggak banyak (jumlahnya) saya lihat. Sedikit orangnya (yang datang),” kata Budi.
Djarum Group, ujar Budi, meyakini bahwa suara rakyat memiliki kedaulatan, sehingga tidak perlu memerintah karyawannya untuk mendukung salah satu Paslon. Selain itu, Budi mengklaim, Djarum Group juga selalu menjunjung tinggi demokrasi, apalagi menyangkut hak politik warga negara.
Baca Juga:Gelombang PHK Makin Parah, dari Levi's Strauss hingga eBay IncKejagung Sita Aset Benny Tjokrosaputro di Selandia Baru Senilai Rp 32,8 Miliar
Meski demikian, ia menyebut, Djarum Group memang melakukan sosialiasi penyelenggaran Pemilu. Namun, sosialisasi itu tidak mengajak untuk mendukung paslon tertentu. Sosialisasi yang dilakukan lebih mengingatkan karyawan untuk memilih saat pemungutan suara dan memastikan dirinya terdaftar.
“Kampanye sosialiasi untuk mendukung pemilu yang bermartabat, jujur, adil, aman, dan damai,” katanya.
Budi juga memastikan, Djarum Group akan tetap fokus menjalankan bisnis dan tidak akan terpengaruh dengan Pilpres 2024.
Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira menyebut, dukungan yang disampaikan Boy Thohir pada acara “Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS)” merupakan pendapat pribadi dan bukan pendapat karyawan.
“Pendapat yang disampaikan Bapak Garibaldi Thohir kemarin, sebagai salah satu pemilik atau pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi beliau sebagai warga negara, dan bukan mewakili pendapat seluruh karyawan,” kata Nadira dalam keterangannya pada Selasa, 23 Januari 2024.
Nadira hanya menyebut sikap Boy bukan mewakili pendapat seluruh karyawan. Ketika ditanya apakah sikap Boy juga tidak mewakili perusahaan, Nadira enggan berkomentar. Nadira hanya mengatakan, partisipasi setiap individu dalam politik adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara, yang diatur oleh undang-undang dan peraturan negara lainnya.
Dia mengatakan Adaro berkomitmen untuk menghormati dan tidak akan melakukan intervensi pada pilihan politik karyawannya.
Baca Juga:Begini Tanggapan Jaringan Advokasi Tambang Terkait Saling “Serang” Tom Lembong Vs Luhut & BahlilIndonesia-Timor Leste Sepakat Soal Penyelesaian Batas Negara
“Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance atau GCG, menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” ucapnya.