PENGAMAT ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan, hilirisasi bukan solusi dari semua persoalan yang dihadapi Indonesia. Dia tak menampik jika penghiliran memberikan nilai tambah pada satu komoditas tertentu, namun faktanya saat ini agenda tersebut justru lebih banyak menimbulkan dampak negatif.
Penghiliran industri dalam beberapa waktu terakhir dilakukan di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Dua wilayah itu sedianya memang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Akan tetapi di saat yang sama justru jumlah penduduk miskin di wilayah itu meningkat.
“Rendahnya lapangan pekerjaan baru dan tingginya angka kemiskinan itu mengindikasikan bahwa nilai tambah hilirisasi tidak dinikmati masyarakat setempat. Ironisnya, masyarakat setempat justru menanggung dampak kerusakan lingkungan akut dari pertambangan dan smelter nikel,” kata Fahmy melalui keterangannya, Rabu (24/1).
Baca Juga:Nikki Haley Calon Lawan Tangguh Donald TrumpTak Ada Kaitan dengan Pemilu 2024, Politikus PKB Reyna Usman Tersangka Kasus Korupsi Kemnaker
Dia juga tak menampik hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah mendorong peningkatan nilai jual komoditas tersebut. Tercatat pada 2018 nilai ekspor biji nikel Rp15 triliun. Pada 2022 nilai ekspor nikel setelah menjadi produk setengah jadi meningkat menjadi Rp360 triliun.
Namun peningkatan nilai hilirisasi itu baru setara 30% dari nilai potensialnya. Sementara 70% peningkatan nilai hilirisasi itu, kata Fahmy, lebih banyak dinikmati oleh Tiongkok. Dus, gaungan hilirisasi yang disebut menguntungkan Indonesia patut dipertanyakan.
“Nilai tambah hilirisasi nikel masih rendah, diperkirakan sekitar 30% dari nilai tambah yang dihasilkan hilirisasi, 70% nilai tambah dinikmati oleh investor Tiongkok. Lapangan pekerjaan baru yang diciptakan hilirisasi tidak begitu banyak lantaran investor mengusung tenaga kerja dari Tiongkok,” kata dia.
Karenanya, Fahmy menilai hilirisasi bukan solusi atas persoalan yang ada di Indonesia. Sebab, upaya penghiliran industri itu pun masih menyisakan banyak permasalahan yang urung dituntaskan oleh pemerintah.
“Calon pemimpin seharusnya menyadari bahwa hilirisasi bukan lampu Aladin yang bisa menjadi solusi berbagai permasalahan bangsa,” pungkasnya. (*)