Sementara Presiden IRI Dan Twining mengaku mendanai kubu oposisi Malaysia sejak 2002. Pengakuan disampaikan pada 2018, tahun pertama kubu oposisi bisa menang pemilu di Malaysia. Pada 2021, sejumlah media Malaysia membahas lagi tudingan itu. Tidak ada jawaban resmi Pakatan Harapan, kubu oposisi Malaysia pada 1998-2018, atas tudingan tersebut.
Sementara Kementerian Luar Negeri China malah membuat tudingan lebih serius. Beijing menyebut NED-IRI hanya bentuk lain dari Badan Pusat Intelijen (CIA) AS. Memang, kepada Washington Post pada 1991, pendiri NED, Alan Weinstein, mengaku, NED melakukan aktivitas seperti yang pernah dilakukan CIA. Karena itu, NED kadang disebut CIA Kedua.
Kemenlu China menyebut, NED-IRI memakai kedok kampanye demokrasi untuk melemahkan demokrasi. Pemerintahan yang dipilih rakyat melalui pemilu malah digulingkan lewat gerakan massa. ”NED ada di berbagai revolusi yang mendorong pergantian pemerintahan di banyak negara,” kata juru bicara Kemenlu China, Zhao Lijian, pada Juli 2022.
Baca Juga:Indonesia, Setiap Tahun Sumbang Gas Rumah Kaca 1,3 Gigaton CO2e, Terutama KarbondioksidaMampukah Berantas Sindikat Mafia Tanah?
Ulah NED, menurut Zhao, terbukti menghasilkan kekacauan di sejumlah negara. Penggulingan pemerintahan diikuti dengan hilangnya kestabilan dan keamanan di banyak negara. Padahal, sebelum ada penggulingan, negara-negara itu stabil dan warga hidup relatif tenang serta sejahtera. Masalahnya, pemerintah di negara itu secara terbuka menolak AS.
Untuk menggulingkan atau setidaknya menggoyang pemerintahan seperti itu, NED-IRI mengucurkan uang dan aneka fasilitas kepada pihak-pihak di sejumlah negara. Kucuran disebut hibah untuk promosi demokrasi, HAM, hingga kesetaraan hak.
NED disebut beroperasi di setidaknya 100 negara. Setidaknya 2.000 lembaga, sebagian berada di Indonesia, menerima uang setiap tahun dari NED. Uang itu dikucurkan terutama kepada pihak-pihak yang menentang pemerintahan yang tidak disukai Washington.
Dengan uang itu, para penerima menggelar unjuk rasa hingga berkampanye untuk mendorong pergantian pemerintahan. Sebagian penerima juga memakai dana kampanye untuk mengikuti pemilu. “NED menginvestasikan dana besar untuk menggerus ketenangan dan kestabilan di berbagai negara,” kata Zhao.
Pada bulan berikutnya, November 2023, beredar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban. Dalam dokumen itu, tertera lima poin, di antaranya tertulis “Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, untuk kemenangan salah satu paslon”.