PUBLIK tentu masih ingat saat acara peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abepura, Kota Jayapura, pada Selasa 21 Maret 2023. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan atau akrab disapa BG menyebut aura Presiden Jokowi sebagiannya sudah pindah ke Prabowo.
“Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi Pemilu 2024.” ujar Budi Gunawan.
BG juga mendoakan kesehatan dan kesuksesan bagi Prabowo menuju Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Budi Gunawan dalam acara itu yang dihadiri langsung Presiden Jokowi, Prabowo, dan beberapa menteri serta pejabat pemerintahan seperti Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, hingga PLH Gubernur Papua dan Perwakilan Papua Youth Creative Hub Founder.
Baca Juga:Indonesia, Setiap Tahun Sumbang Gas Rumah Kaca 1,3 Gigaton CO2e, Terutama KarbondioksidaMampukah Berantas Sindikat Mafia Tanah?
Dalam sambutannya, Budi Gunawan menyebut publik mengamati momen-momen Jokowi dan Prabowo dalam satu acara bersama. Budi Gunawan juga mengungkit pernyataan Prabowo soal Jokowi tengah ‘mendidiknya’.
“Kita semua mengamati akhir-akhir ini Pak Prabowo sering bepergian bersama Bapak Presiden Jokowi. Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah guru, guru beliau. Sering mendampingi Bapak Presiden Bapak Jokowi turun dan pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini.” ujar Budi Gunawan dalam video sambutannya.
Tiga hari kemudian, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti secara tajam pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan pada 23 Maret 2023.
KontraS menilai bahwa ucapan yang terlontar oleh Budi Gunawan diduga telah melanggar asas penyelenggaraan intelijen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Dalam ketentuan tersebut penyelenggaraan intelijen harus dilakukan berbasis pada profesionalitas dan netralitas.Instrumen intelijen berpotensi tidak profesional dan netral jika pimpinannya telah membuat pernyataan politis serta bahkan berpihak pada calon Presiden tertentu.
Selain itu, pernyataan yang menyangkut Prabowo dalam acara pemerintahan juga tak ada kaitannya dengan peran, tujuan dan fungsi intelijen sebagaimana digariskan pada UU Intelijen Negara.