WAKIL Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mendukung pelaporan capres nomor urut 1, Anies Baswedan ke Bawaslu. Karena menurutnya aduan yang berkaitan tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Prabowo dapat melibatkan Presiden Joko Widodo sebagai saksi.
JK menilai Jokowi harus dilibatkan dalam laporan tersebut, karena data kepemilikan 340 ribu hektare milik Prabowo pertama kali diungkap oleh Jokowi saat debat Pilpres 2019.
“Bagus itu dibawa ke Bawaslu, kalau diperiksa gampang Anies, minta kesaksian dari Pak Jokowi,” kata JK dalam konferensi pers di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
Baca Juga:Media Inggris Soroti Prabowo Subianto, Dari Tuduhan Penculikan Jadi ‘Kakek yang Tidak Berbahaya’Fenomena Penurunan Muka Tanah di Pantai Utara Jawa
JK berharap apabila Anies diperiksa oleh Bawaslu agar menyampaikan bahwa sumber data itu berasal dari Jokowi. Sehingga menurutnya Bawaslu selaku penegak hukum pemilu dapat terbuka dengan segala data dalam proses pemeriksaan.
“Karena yang pertama ngomong pak Jokowi. Bagus keduanya diperiksa. Anies ketika diperiksa ‘dari mana datanya? dari pak Jokowi’,” kata JK.
Sebelumnya, sejumlah kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan fitnah terkait pernyataan luas lahan yang dimiliki capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, seluas 340 hektare.
Dalam laporan itu, Anies diduga melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu. Dalam debat ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, dan geopolitik, Anies melayangkan sejumlah kritik kepada Prabowo.
Selain menyinggung soal kepemilikan lahan, Anies juga beberapa kali mengkritik pernyataan Prabowo, di antaranya tentang lemahnya ketahanan siber di pemerintahan, anggara pertahanan yang tinggi tetapi digunakan untuk membeli alutsista bekas.
Kritikan lainnya adalah tentang program lumbung pangan yang menurutnya tak menguntungkan dan malah merusak. (*)