Kementerian Pertahanan menegaskan peningkatan anggaran belanja alutsista tidak terjadi secara mendadak, melainkan telah melalui proses perencanaan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama.
Penambahan ini disebut sesuai dengan rencana strategis (renstra) sektor pertahanan, yang dibagi menjadi tiga tahap hingga 2034, dengan total mencapai US$ 55 miliar.
Kemudian, pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjawab kritik capres nomor urut satu Anies Baswedan soal kebijakan luar negeri Indonesia.
Baca Juga:5 Keputusan Bagi yang Ingin Melakukan Pekerjaan Hebat di Tahun 2024Franz Beckenbauer, ‘Der Kaiser’ Legenda Libero Meninggal di Usia 78 Tahun
“Pidato pers menteri luar negeri tahun ini berusaha untuk menjawab kritik-kritik yang terjadi selama perdebatan. Jadi selama proses pemilihan umum ini juga ada beberapa kritik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dilontarkan oleh salah satu atau dua pasangan calon,” ujar Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Habib dalam paparannya, Senin (8/1).
Pertama, kata Habib, berkaitan dengan transaksional. Sebelumnya, Anies Baswedan, menyampaikan kritik terkait politik luar negeri transaksional.
“Namun dalam pidato pers tahun ini terutama Ibu Menteri Luar Negeri tampak menekankan kebijakan luar negeri Indonesia itu tidak serta-merta transaksional ditunjukkan dengan bukti-bukti,” terang Habib.
Adapun bukti yang dimaksud, seperti memperjuangkan isu Palestina, memperjuangkan isu terkait hak-hak perempuan Afghanistan, hingga memperjuangkan kesetaraan di dalam mengakses vaksin.
Kedua, terkait Indonesia hanya sebagai penonton di forum global. Sementara dalam pidato Menlu Retno disebutkan Indonesia adalah pemain utama di kawasan dan di tingkat global. Berbagai macam capaian diraih Indonesia sejak 2015, seperti kepemimpinan ASEAN, kepemimpinan G-20, dan lainnya.
“Jadi, berusaha juga untuk menjawab isu-isu yang muncul kemudian pada saat debat ini,” kata Muhammad Habib.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidato tahunannya menegaskan politik luar negeri Indonesia tidak transaksional. Setiap langkah yang diambil dalam politik luar negeri Indonesia selalu terhitung, terukur, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang nyata.
Baca Juga:Sebuah Peringatan: Donald Trump dan 2024Selamat Pagi Yang Mulia Biden
Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 di Gedung Merdeka, Bandung, Senin, Retno mengatakan bahwa selama 9 tahun terakhir, Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, yang berkiblat kepada kepentingan nasional dan berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi.