GAPURA bata merah setinggi sekitar 8,7 meter yang berada di taman Pataraksa Sumber Cirebon, tepat di depan Kantor Bupati Cirebon, Kelurahan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ambruk pada Selasa petang (2/1).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana meminta agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan konsultan bertanggung jawab penuh atas persoalan tersebut. Namun, masalah itu bisa diselesaikan karena masih dalam kondisi pemeliharaan.
“Saya minta LH Kabupaten Cirebon serta konsultan bertanggung jawab penuh terkait ambruknya gapura taman pataraksa. Segera gunakan anggaran pemeliharaan untuk memperbaiki kerusakan,” kata Anton, Rabu (3/1).
Baca Juga:Runtuhnya Gapura Pataraksa: New Ikon Kota SumberBMKG Sebut Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,9 di Selatan Jawa Barat Dipicu Deformasi Batuan Lempeng Indo-Australia
Anton mengaku kecewa dengan ambruknya gapura tersebut. Untuk itulah, dalam waktu dekat komisi III akan segera memanggil DLH, konsultan serta rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.  Pihaknya mengaku akan melakukan observasi terkait penyebab abruknya gapura alun-alun taman pataraksa.
Sementara itu, wakil ketua komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan menilai, selain DLH dan konsultan, rekanan juga harus bertanggung jawab atas ambruknya gapura tersebut. Padahal, sejak awal komosi III sudah mengingatkan supaya banyaknya kerusakan dibeberapa titik, segera diperbaiki. Akhirnya terbukti juga, gapura tiba-tiba ambruk saat kondisi hujan sedang turun.
“Sejak banyaknya laporan yang masuk, kami langsung sidak ke lokasi. Kita temukan banyak item pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan. Terbukti sekarang, gapura akhirnya ambruk. Padahal sejak awal kondisinya sudah retak,” ungkap Yoga.
Tidak itu saja lanjutnya, dia mengaku kecewa dengan kinerja DLH Kabupaten Cirebon. Pasalnya, warning komisi III kepada Kadis LH supaya berhati-hati  dan jeli saat memilih konsultan pengawas, seolah diabaikan. Ini agar pekerjaan yang dihasilkan kualitasnya bagus dan dapat diterima masyarakat. Selain itu, imbauan supaya DLH jangan menerima pekerjaan yang belum selesai 100 persen, terkesan  diabaikan.
Kami ini sudah melakukan pengawasan sesuai SOP. Sudah banyak masukan yang kita berikan ke DLH, tapi terkesan diabaikan. Jadi mau tidak mau DLHÂ Kabupatenlah yang paling bertanggung jawab dengan ambruknya gapura tersebut,” pungkasnya. (*)