PRESIDEN Joko “Jokowi” Widodo pada hari Kamis meresmikan pabrik peleburan tembaga Freeport Indonesia yang baru diperluas di Gresik, provinsi Jawa Timur, seiring dengan rencana pemerintah untuk memberlakukan larangan permanen ekspor konsentrat tembaga pada tahun depan.
Proyek perluasan senilai $250 juta ini telah menambah kapasitas pemrosesan pabrik peleburan yang dijalankan oleh Smelting, sebuah perusahaan yang dimiliki bersama oleh unit lokal raksasa pertambangan Amerika Freeport-McMoRan dan Mitsubishi Materials dari Jepang.
Pabrik peleburan tersebut kini dapat memproses 1,3 juta ton konsentrat tembaga, naik dari sebelumnya 1 juta ton yang menghasilkan 300.000 ton katoda tembaga setiap tahunnya. Katoda tembaga, setelah diproses lebih lanjut, digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk elektronik, telekomunikasi, dan pembangkit listrik.
Baca Juga:Pemanis Konferensi IklimPuluhan Rumah di Bogor Rusak Pasca Gempa Sukabumi
Dengan seluruh pendanaan berasal dari Freeport, perusahaan AS tersebut akan menjadi pemilik mayoritas fasilitas tersebut.
“Ini menunjukkan komitmen Freeport Indonesia yang bermitra dengan Mitsubishi untuk membangun [industri] hilir sehingga nilai tambah ada di Indonesia,” kata Jokowi saat peresmian, merujuk pada perkembangan dunia usaha di Tanah Air. ekstraksi sederhana.
“Oleh karena itu, industri-industri baru akan bermunculan, seperti dengan pembangunan [pabrik] foil tembaga yang sedang berlangsung,” tambahnya, merujuk pada proyek yang juga didukung Tiongkok di Gresik. “Banyak yang akan datang ke negara kita untuk membangun industri turunan tembaga.”
Freeport telah sepakat untuk mengembangkan kapasitas pengolahannya di Indonesia sebagai persyaratan perpanjangan izin ekspor dan pertambangan. Penambang ini mengoperasikan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia di Grasberg, provinsi Papua Tengah.
Sebagai bagian dari dorongan untuk membangun industri pengolahan mineral dalam negeri, Jakarta awalnya bermaksud untuk menerapkan larangan permanen terhadap ekspor konsentrat tembaga pada bulan Juni ketika pemerintah menerapkan larangan bauksit. Hal ini terjadi setelah adanya larangan bijih nikel yang dianggap sebagai penyebab berkembangnya smelter nikel di Indonesia.
Pemerintah ingin agar negara Asia Tenggara yang kaya sumber daya ini tidak hanya sekedar menyediakan bahan mentah, namun juga meningkatkan rantai nilai karena adanya proyeksi peningkatan permintaan global terhadap mineral penting yang digunakan dalam kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan. Sebagai bagian dari ambisi tersebut, pihaknya ingin mengembangkan industri baterai dan EV dalam negeri.