Sebaliknya, KPU terus mengambil keputusan yang cenderung menguntungkan partai politik sehingga memicu sejumlah kritik. Pada bulan Desember 2023, kelompok masyarakat sipil mengkritik format debat calon presiden tahun 2024 di Indonesia, yang tidak akan membahas debat calon wakil presiden, meskipun hal tersebut pernah dilakukan di masa lalu. Pada tahun 2024, seluruh sesi debat akan dihadiri oleh kedua pasangan calon.
Kritikus menuduh KPU melakukan perubahan tersebut secara khusus untuk menguntungkan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, seorang politisi junior dan putra Presiden Joko Widodo.
Pertanyaannya mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Struktur kepengurusan lembaga pembantu negara di Indonesia, yang menempatkan mereka lebih dekat dengan negara dan jauh dari masyarakat sipil, mungkin dapat memberikan penjelasan mengenai hal ini.
Baca Juga:Kandidat Gagal Diskusi Pemberantasan Korupsi Saat Debat CapresPengadilan Rusia menolak banding untuk membebaskan reporter WSJ Evan Gershkovich
Di Indonesia, kelompok masyarakat sipil tidak mempunyai pengaruh terhadap lembaga-lembaga pendukung negara seperti di tempat lain. Sebaliknya, para pemimpin lembaga memandang masyarakat sipil sebagai sumber rekrutmen dan talenta – bukan kompas untuk panduan moral.
Kekuasaan politik memainkan peran yang sangat penting dalam rekrutmen, melebihi pengaruh komponen masyarakat sipil mana pun. Terjadi persaingan politik yang ketat dalam proses seleksi calon komisioner badan penyelenggara pemilu. Begitu terpilih, para pemimpin mendapat dukungan finansial, fasilitas, dan layanan yang sama dengan pejabat negara, bahkan melebihi pejabat eselon 1 pemerintahan. Hal ini membuat sangat sulit untuk memastikan bahwa orang-orang yang berada pada posisi ini akan menjadi penyalur keprihatinan masyarakat sipil di negara tersebut.
Menjadi pejabat negara seringkali memberikan kesan nyaman. Bahkan seluk-beluk militerisme semakin banyak ditemukan di lembaga-lembaga pemilu, khususnya komisi pemilu: sekretaris jenderalnya terkenal karena obsesinya terhadap segala hal yang berhubungan dengan militer.
Di Indonesia, badan penyelenggara pemilu tidak termotivasi untuk mendukung tuntutan masyarakat sipil. Kemampuan mereka untuk melindungi kepentingan para penyelenggara pemilu dan negara serta membujuk mereka agar memperhatikan tekanan dari ranah ini adalah hal yang paling penting dalam menentukan seberapa baik kinerja mereka secara politik.
Tanpa perbaikan, khususnya dalam rekrutmen dan manajemen di lembaga negara dan pemilu di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi mungkin akan terancam. Reformasi yang berarti bisa membawa manfaat besar, namun apakah orang-orang yang memegang kekuasaan politik bersedia melakukan hal tersebut adalah pertanyaan yang berbeda. (*)