“Namun, tidak menutup kemungkinan presiden baru akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang [Perppu] untuk membatalkan proyek yang akan disahkan [menjadi undang-undang] oleh lembaga legislatif,” lanjutnya.
Feri berpendapat bahwa pemilu legislatif tahun 2024 akan menjadi kunci bagi kemajuan Nusantara, karena Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin oleh partai oposisi terhadap pemerintah mungkin akan mengajukan gagasan untuk merevisi UU IKN dan membahayakan pembangunan kota.
Unsur ketidakpastian tersebut, serta permasalahan lain seperti korupsi, juga menjadi salah satu alasan yang menghalangi investor asing untuk berkomitmen pada visi Nusantara Jokowi, demikian pendapat para analis. Investor akan berhati-hati dan menunggu sampai stabilitas terjamin setelah pemilu.
Baca Juga:Retno ‘sangat menyesalkan’ veto AS terhadap gencatan senjata Gaza di Dewan Keamanan PBB11 Pakar Akan Berpartisipasi dalam Debat Presiden Pertama
“Indonesia tidak kompetitif karena kurangnya kepastian hukum, sementara investasi besar apa pun memerlukan kepastian,” kata Habib dari CSIS. “Reformasi ekonomi adalah hal yang penting, dan Jokowi telah berupaya keras untuk mewujudkannya. Namun hal itu tidak cukup tanpa [stabilitas dan] penegakan hukum.” (*)