INTIMIDASI terhadap pemimpin daerah dan kepala desa semakin meningkat untuk membujuk mereka agar mendukung Prabowo dan Gibran. Polisi dan jaksa mengancam mereka dengan tuntutan korupsi.
Kurangnya netralitas aparat penegak hukum dan upayanya bekerja demi kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 semakin terlihat. Terjadi intimidasi yang meluas dan terorganisir terhadap pemimpin daerah dan kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Peristiwa terbaru terjadi pada acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada 19 November. Ribuan kepala desa beserta pengurusnya dari delapan organisasi menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, menghadiri acara besar tersebut.
Baca Juga:Gunung Anak Krakatau di Indonesia Meletus LagiQuo Vadis Kawasan Rebana Metropolitan
Para kepala daerah dan pejabatnya, ada yang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, hadir karena dibawa ke sana oleh polisi. Aparat penegak hukum mengancam siapa pun yang menolak akan didakwa melakukan penggelapan dana desa. Seorang kepala desa asal Kabupaten Bangkalan, Jawa Barat, bahkan dipanggil polisi karena diduga mendukung calon presiden lain. Karena khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka, ia mengalihkan dukungannya ke Prabowo-Gibran.
Dana desa merupakan instrumen yang efektif untuk menarik dan memberikan tekanan kepada kepala desa. Pada tahun 2023, pemerintah telah mengalokasikan Rp70 triliun (sekitar US$4,5 miliar) untuk 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota. Sejak tahun 2015 hingga 2021, dana desa yang digelapkan tidak kurang dari Rp433,8 miliar (US$3 juta). Sebanyak 729 kepala desa dan perangkat desa ditetapkan sebagai tersangka penggelapan ini.
Selain polisi, jaksa juga selalu terlibat dalam intimidasi. Seorang kepala daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah didesak jaksa agar tak mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Di Jakarta, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani diketahui sempat menanyakan hal tersebut. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyelidiki acara bakal calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sumut yang menampilkan spanduk bergambar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Banyak intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian dan kejaksaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena kedua provinsi tersebut merupakan pusat dukungan terhadap PDI-P, partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai calon presiden dan wakil presiden. Wajar saja jika kubu tim pemenangan Prabowo-Gibran ingin memperkecil perolehan suara rivalnya di dua provinsi tersebut.