Jika tahapan tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU, lanjut Heru, maka penyelenggaraan pilpres 2024 tidak memenuhi syarat dan wajib ditolak. Terlebih, hal itu berpotensi melahirkan politik dinasti yang saat ini tengah dipraktikkan Presiden Jokowi.
“Sekali lagi kami tegaskan dan ingatkan bahwa ada amanat reformasi menjaga agar demokrasi berjalan sehat sesuai aturan. Jangan khianati itu. Tolak segala bentuk tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan,” Heru menandaskan. (*)