Untuk membangun Cirebon dibutuhkan keharmonisan antara eksekutif, legislatif, dan kesultanan keraton. Ketiga unsur tersebut, hendaknya membangun kebersamaan serta saling mendukung dan bekerjasama dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.
Demikian dikemukakan Sekjen DPP AWDI (Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia) Balham Wadja saat berkunjung ke Cirebon, Selasa , (14/7).
Dikatakan Wadja, pembangunan juga tidak luput dari penataan fasilitas dan layanan bagi masyarakat umum. Salah satu prioritasnya adalah layanan kesehatan.
Baca Juga:Puspom TNI Tetapkan Kabasarnas dan Koorsmin Basarnas Tersangka Suap Pengadaan AlatUsai Menyerahkan Diri, KPK Tahan Diduga Penyuap Kabasarnas ke Rutan
Kesehatan merupakan, kebutuhan pokok manusia. Orang sakit walaupun kaya tetap tidak bisa bekerja.
“Semua tergantung niat. Jika pemimpin memiliki niat yang baik tentu akan bekerja dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, kata Wadja, sebagai landasan jika siapapun terpilih menjadi pemimpin Cirebon harus memiliki makna dan tujuan mulia.
“Seorang pemimpin harus tanggap mengatasi berbagai keluhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat,” tegasnya.
Pemimpin harus dipercaya masyarakat. Pemimpin tidak boleh serakah. Harus mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Pemimpin daerah hendaknya gesit mengelola pembangunan. Tanpa inovasi, maka pembangunan akan berjalan stagnan tidak akan maju.
Wadja menambahkan, ujung tombak pembangunan kuncinya ada di RT RW. Mereka paling dekat dan paling tahu kebutuhan masyarakat. Untuk OPD diterapkan sistem target. Jika OPD tidak mampu memenuhi target pembangunan, ambil saja konsultan.
Baca Juga:4 Blunder Pemicu Elektabilitas Ganjar Pranowo Turun8 Tahun Kematian Akseyna Mahasiswa UI di Danau Kenanga Belum Terungkap
“Memang berat. Tapi kalau tidak seperti itu, kapan akan dimulai?” tandasnya. (*)