BUPATI Kepulauan Meranti, M Adil protes saat rapat terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia. Adil bahkan mencecar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.
Rapat koordinasi nasional sendiri digelar di Pekanbaru, Kamis (9/12/2022) kemarin. Di mana rapat dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad dan Gubernur Riau Syamsuar. Selain itu hadir Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkau Lucky Alfirman.
Rapat awalnya berjalan lancar membahas soal pendapatan daerah dan daerah yang jadi penghasil. Setelah pemaparan, panitia membuka sesi ranya jawab kepada peserta yang hadir.
Baca Juga:Kematian Keluarga Kalideres: Kasus Rumit, Bukan Penganut Sekte, Tak Ada Zat Beracun di 4 Jasad Korban, Penyidikan Ditutup3 Pasal KUHP Baru Ini Jadi Sorotan Hotman Paris
Dalam kesempatan pertama itulah Bupati Adil langsung melemparkan pertanyaan kepada perwakilan pejabat Kemendagri dan Kemenkeu. Salah satunya adalah soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti.
“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil membuka diskusi dan pertanyaan seperti terlihat di tanyangan Youtube resmi Diskominfotik Provinsi Riau dilihat hari ini, Sabtu (10/12/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Adil menilai Meranti mendapat 8.000 barel/d minyak. Namun Adil tidak mendapat penjelasan terkait hasil tersebut dari Kemenkeu yang seharusnya mereka terima.
Adil pun mulai kesal karena permintaan untuk berdiskusi itu justru ditawarkan lewat online atau virtual. Hal itu berbeda saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Ini untuk Pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline,” katanya
Adil mengaku tahun 2022 ini DBH minyak dapat Rp 114 miliar. Namun waktu itu hitungannya 60 dollar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya. Di tahun 2023 pembahasan APBD naik usai dapat mengikuti nota pidato Presiden Joko Widodo di mana 1 barel 100 dollar.