Pada Orde Baru (Orba), Pancasila dijadikan sebagai equilibrium point (titik keseimbangan). Ada kalanya negara ke kanan (Islam) atau ke kiri (sosialis), namun bola pendulum harus tetap ke equilibrium point, yakni Pancasila.\
Gambar frictionless point dalam buku Jenderal LB. Moerdani Generasi Jembatan TNIMengelaborasinya dengan buku mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali yang berjudul Perjalanan Intelijen Santri, secara spesifik, frictionless point atau yang mengatur arah bola pendulum adalah Operasi Khusus yang dikomandoi oleh Ali Moertopo.
Mengelaborasinya dengan buku mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali yang berjudul Perjalanan Intelijen Santri, secara spesifik, frictionless point atau yang mengatur arah bola pendulum adalah Operasi Khusus yang dikomandoi oleh Ali Moertopo.
Baca Juga:Puan Maharani Ditinggal atau Disingkirkan PDI Perjuangan?Mampukah Gerakan Pendukung ‘Radikal’ Ganjar Pranowo Tembus Pilpres 2024?
Rekayasa politik Opsus yang paling terkenal adalah fusi partai politik pada tahun 1973. Partai politik dilebur menjadi tiga, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan representasi Islam, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang membawa nilai nasionalisme, dan Golongan Karya (Golkar) yang secara tersirat merupakan representasi kekuasaan Soeharto.
Tidak hanya melakukan fusi, menurut As’ad, Opsus bahkan melakukan rekayasa perolehan suara. Pada Pemilu 1977, misalnya, kemenangan PPP di Aceh dan Jakarta sebenarnya merupakan politik perimbangan dan penghibur agar mayoritas masyarakat yang beragama Islam merasa bangga bisa menguasai dua daerah prestisius tersebut.
Aris Santoso dalam tulisannya Jejak Ali Moertopo dalam Pilpres 2019 menjelaskan bahwa rekayasa politik Opsus juga dilakukan dengan cara mendiskreditkan partai pesaing Golkar. Menjelang pemilu, akan dibuat isu negatif untuk memberikan kesan buruk ke partai lain.
Dengan demikian, di Orde Baru, teori pendulum tampaknya tidak hanya digunakan untuk mengatur Pancasila sebagai titik keseimbangan, melainkan juga menempatkan Golkar sebagai pusat gravitasi politik.
Alhasil, karena fungsinya sebagai pusat gravitasi, untuk menduduki kursi kekuasaan, bergabung atau merapat ke Golkar merupakan suatu keniscayaan.
PDIP sebagai Gravitasi Politik
Nah, menariknya, rekayasa politik semacam itu tampaknya tengah dilakukan Megawati saat ini. Tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang tidak dapat diganggu gugat, Megawati juga menempatkan PDIP sebagai gravitasi politik.