BADAN Intelijen Negara (BIN) dengan Komisi I DPR membahas keamanan data jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Rapat digelar secara terutup selama lebih dari dua jam mulai pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Kepala BIN Budi Gunawan irit bicara saat ditanya mengenai pembahasan rapat.
Budi hanya mengatakan selain membahas soal keamanan data siber, rapat juga membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) 2023.
Baca Juga:Soal Ledakan, Berikut Transkrip Lengkap Kapolda Jateng di Polsek Grogol, SukoharjoKapolda Jateng: Sumber Ledakan di Pekarangan Kosong Sebelah Rumah Anggota Brimob
“Masalah anggaran RKA KL tahun 2023. (Isu krusial) masalah keamanan siber, sistem keamanan siber persiapan untuk keamanan Pemilu 2024,” kata Budi ditemui usai di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin berujar bahwa DPR meminta penjelasan kepada BIN soal keamanan data siber. Sebab menurutnya, BIN memiliki tanggung jawab selain Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo soal keamanan data.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu memuji pemaparan BIN terkait keamanan data, terutama menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
“Saya kira dari penjelasan tadi baik sekali programnya. Jadi kita tidak mengandalkan di Kominfo atau BSSN saja tapi BIN juga punya program yang sangat komprehensif menurut saya, ” katanya.
Nurul mengatakan rapat turut menyinggung soal isu kebocoran data oleh hacker anonim Bjorka baru-baru ini. Menurut DPR, hacker seperti Bjorka ada banyak.
“Iya, tadi Bjorka diomongin. Kita nggak tahu Bjorka itu ada di mana, tapi orang-orang seperti Bjorka itu banyak bukan cuma Bjorka aja,” katanya.
Semantara itu, hasil rapat telah menyepakati jumlah anggaran untuk keamanan data BIN pada 2023 sebesar Rp3 triliun. Jumlah itu untuk keseluruhan program turunannya. (*)