PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) mempertanyakan pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbidristek) Nadiem Anwar Makarim di forum PBB soal keberadaan 400 orang tim bayangan atau shadow team di Kemendikbudristek.
Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan, dalam laporan UNESCO mengenai kondisi digitalisasi pendidikan di Indonesia, Kemendikbudristek membentuk satgas khusus untuk membentuk beragam layanan aplikasi seperti merdeka mengajar dan kampus merdeka. P2G menduga satgas tersebut diisi oleh 400 orang yang disebut Nadiem sebagai shadow team. P2G, kata Iman khawatir keberadaan shadow team Nadiem tersebut rentan terjadinya penyalahgunaan.
“Patut diduga, 400 orang shadow team ini adalah satgas tersebut. Berkaca pada kasus Sambo di institusi kepolisian, penggunaan satgas semacam ini sangat rentan penyalahgunaan,” ucap Imam dalam keterangan pers tertulis, Sabtu (24/9/2022).
Baca Juga:Legislator Ungkap Shadow Team Nadiem Makarim di Forum PBB, Rendahkan SDM KemendikbudristekRumor Xi Jinping Jadi Tahanan Rumah Usai Dicopot dari Jabatan Kepala Pemerintahan Tentara Pembebasan Rakyat
Iman mempertanyakan, skema pengajian 400 orang shadow team Nadiem, apakah menggunakan APBN atau skema lain. Menurutnya, jika Kemendikbudristek menggaji 400 orang tim bayangan ini menggunakan APBN, maka harus disampaikan ke publik dalam rangka asas akuntabilitas dan transparansi sebab menyangkut uang rakyat. Namun, jika tidak menggunakan APBN, maka sumber dana harus disampaikan.
“P2G mendesak BPK merespons ini, harus diperiksa saya rasa dari segi anggarannya,” ucap Iman.
Dikatakan Iman, 400 orang shadow team merupakan orang-orang kepercayaan Mendikbudristek Nadiem. Tim khusus yang dibentuk oleh Nadiem dalam rangka menyukseskan program-program Kemdikbudristek.
“Namun yang harus diingat, Kemdikbudristek kan juga punya ribuan pegawai atau ASN baik yang struktural maupun fungsional,” ucapnya.
Untuk itu, Iman khawatir keberadaan shadow team Nadiem tersebut mengganggu atau berpotensi menggeser keberadaan ASN Kemdikbudristek yang jelas-jelas tugasnya mengabdi di tempat tersebut. Hal ini mengingat jumlah tim khusus tersebut mencapai 400 orang.
“Kami melihat justru keberadaan mereka akan menggoyahkan birokrasi internal Kemdikbudristek. Sebab jumlahnya tak sedikit 400 orang,” cetus Fauzi Abdillah, Kepala Bidang Diklat dan Peningkatan Kompetensi Guru P2G.
Dikatakan Fauzi, keberadaan tim ini dapat merusak tatanan birokrasi di internal Kemdikbudristek. Akibatnya, kinerja ASN Kemendikbudristek terganggu, bahkan berpotensi mengalami demotivasi kerja.