Bantah Berita dari Media Israel, Kemlu: Siapa Pun yang Disebut Pejabat Senior Tidak Berhak Mengatasnamakan Indonesia

Bantah Berita dari Media Israel, Kemlu: Siapa Pun yang Disebut Pejabat Senior Tidak Berhak Mengatasnamakan Indonesia
Tangkapan layar laman i24NEWS
0 Komentar

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) RI membantah berita dari media Israel, Jerusalem Post yang menyatakan ada delegasi Indonesia dipimpin oleh seorang “pejabat senior” telah mengunjungi Israel. Bantahan itu disampaikan Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, melalui keterangan tertulis, Kamis (22/9/2022).

Faizasyah menegaskan, Kemlu sebagai pengampu kebijakan luar negeri Indonesia tidak pernah melakukan langkah-langkah yang mengarah ke normalisasi hubungan, seperti yang dilaporkan media Israel tersebut.

“Posisi Indonesia tidak berubah, bahwa yang kita dahulukan adalah satu penyelesaian damai antara Palestina dan Israel yang berangkat dari Solusi Dua Negara yaitu untuk berdamai dengan batas-batas wilayah yang jelas,” kata Faizasyah.

Baca Juga:Dukung Puan Maharani Capres 2024, Berikut Deretan Anggota Dewan KolonelRGP2024: Relawan Ganjar Pranowo Tolak Deklarasi Dewan Kopral Tandingan Dewan Kolonel

Faizasyah mengatakan siapa pun yang disebut sebagai pejabat senior oleh media Israel tidak berhak mengatasnamakan Indonesia. Ia juga tidak bisa mewakili kepentingan Indonesia.

Sebelumnya, The Jerusalem Post melaporkan bahwa Indonesia mengirim delegasi rahasia yang dipimpin oleh seorang “pejabat senior” ke Israel, di tengah memanasnya hubungan baru-baru ini antara kedua negara. Berita itu menyebut serangkaian pertemuan dan laporan dalam beberapa bulan terakhir pada 2021.

Media Israel itu ingin menunjukkan bahwa negaranya dan Indonesia telah menjalin hubungan lebih dekat. Hal ini ditunjukkan dengan kerja sama perdagangan dan pariwisata.

Tidak hanya itu, laporan media itu juga menyebut Menlu AS Antony Blinken juga mengangkat kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Disebutkan telah terjadi beberapa pertemuan dengan para pejabat di Jakarta pada Desember tahun lalu, namun hal itu dibantah Kemlu. (*)

0 Komentar