Sumbang 6,5 Juta Gulden ke Negara, Amanah Sri Sultan Hamengkubuwono IX: Jangan Pernah Membahas atau Menghitung-hitung

Sumbang 6,5 Juta Gulden ke Negara, Amanah Sri Sultan Hamengkubuwono IX: Jangan Pernah Membahas atau Menghitung-hitung
Sultan Hamengku Buwono IX(http://dpad.jogjaprov.go.id/)
0 Komentar

SRI Sultan Hamengkubuwono (HB) IX adalah Sultan Yogyakarta kesembilan yang berperan besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sri Sultan HB IX lahir di Ngasem, Yogyakarta, pada 12 April 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorodjatun.

Saat Belanda kembali menyerang Tanah Air pasca kemerdekaan, kondisi ekonomi negara pada saat itu masuk dalam kategori lemah. Mulai dari kas kosong hingga pertanian dan industri rusak akibat perang.Di tengah kondisi itu, Sultan BH IX memberikan sumbangsih besar terhadap negara. Ia mempersilakan Ibu Kota negara pindah sementara ke daerah Yogyakarta. Selain itu, ia juga menanggung segala urusan pendanaan pemerintahan.

Sultan HB IX mengambil kas keraton untuk menggaji Presiden/ Wakil Presiden, staff, operasional TNI hingga biaya perjalan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri.

Baca Juga:Pangeran Jawa Reza Rahardian di Istana Negara, Dian Sastrowardoyo: Mas KartonoSaat Penggeledahan di Kantor dan Rumah Pribadi Bupati Pemalang, KPK Amankan Uang dan Sejumlah Bukti

Dikutip dari akun Youtube Monday TV, 29 Maret 2022, beberapa sumber harta yang diberikan Sultan HB IX kepada Negara sebesar 6,5 juta Gulden, dengan jumlah yang terhitung besar, namun Sultan HB IX tidak pernah perhitungan atau mengingat-ingat biaya yang ia berikan.

Selain itu, Sultan HB IX juga memberikan amanat kepada penerusnya untuk tidak membahas atau menghitung-hitung, apalagi meminta kembali harta keraton yang sudah ia berikan kepada Negara.

Pada saat Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran Kabinet RI akan kembali ke Jakarta pada 1949, Sultan HB IX menyampaikan pesan perpisahan yang mengandung haru. Ia mengatakan Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi, kemudian mempersilakan Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran Kabinet RI untuk melanjutkan pemerintahan RI di Jakarta. (*)

0 Komentar