KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo.
Kabar tersebut diketahui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kamis (11/8) malam.
Ganjar menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini. Sebab ia telah berulangkali memperingatkan kepada kepala daerah agar tidak terlibat pada tindak kejahatan korupsi.
Baca Juga:KPK Benarkan OTT Bupati Pemalang, Berikut Ini FaktanyaSosok Deolipa Yumara dan Fakta yang Diungkapkannya
“Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada,” tegas Ganjar usai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem, Semarang.
Ganjar menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens. Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.
“Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering,” ujarnya.
Dia mengatakan, KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi. Di dalamnya, terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah. Penekanannya, kata Ganjar, adalah kontrol diri pada individu.
“Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri,” tegas Ganjar.
Dikatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal ini dalam rangka penunjukan Sekertaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.
“Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini,” tandasnya.
Baca Juga:KPK Amankan 23 Terjaring OTT, Termasuk Bupati PemalangLaporan Ke MKD Resmi Dicabut, Bamsoet-PEKAT Dukung Penuh Kapolri Tuntaskan Kasus Tewasnya Brigadir J
Pihaknya belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut. Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar mengatakan komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.
“Ini peringatan untuk semuanya, udahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. saya tidak tahu mungkin diantara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan udah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi),” tandasnya.