DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengatakan, Kementerian Luar Negeri Kamboja telah merespons permintaan Menteri Luar Negeri RI untuk membebaskan 60 WNI yang disekap di negara itu. Tim dari kepolisian Kamboja telah dikirim untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Ibu Menlu sudah berkomunikasi langsung dengan Menlu Kamboja. Bahkan, sudah langsung direspons dengan Menlu Kamboja,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, Jumat (29/7/2022).
“Jadi, akan ada pergerakan lebih cepat dari otoritas Kamboja untuk bisa mengamankan WNI kita,” katanya, menambahkan.
Baca Juga:Rekaman CCTV yang Memperlihatkan Rombongan Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Termasuk Brigadir JHasil Autopsi Ulang Jenazah Brigadir J Bakal Diketahui 4 hingga 8 Pekan
Judha mengatakan, bahwa korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja, saat ini bertambah dari 53 orang menjadi 60 orang. Kemlu, kata dia, telah melakukan berbagai langkah untuk membantu membebaskan para WNI yang disekap.
Misalnya, dengan menghubungi kepolisian Kamboja untuk segera melakukan langkah penyelamatan segera setelah mendapat laporan kasus. Pemerintah juga telah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Kamboja di Jakarta untuk menyampaikan isu tersebut kepada otoritas di Phnom Penh.
Langkah-langkah penegakan hukum juga dilakukan di Indonesia dengan bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan. “Hari ini kami sudah bertemu dengan teman-teman Bareskrim dan kami dapatkan update bahwa sudah ada tersangka yang ditangkap. Ini adalah yang memberangkatkan,” katanya.
Kemlu berharap situs website yang menayangkan tawaran bekerja di luar negeri juga dapat diterbitkan sehingga tidak ada banyak korban lainnya. Sementara itu, KBRI juga terus menjalin komunikasi dengan para WNI.
Kondisi mereka, kata Judha, dalam kondisi yang relatif baik. Meski demikian, mereka secara psikis cukup tertekan karena tidak bisa keluar dari tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, langkah-langkah tingkat tinggi sudah dilakukan untuk percepat upaya penyelamatan. (*)