TULISAN ini ini diarahkan untuk mencernati Konflik Kepentingan dalam Kasus Isu Rencana Pencabutan BBM Bersubsidi dan dampaknya bagi aspek kehidupan ekonomi an politik nasional. Memang benar, terlalu sensitif isu Energi sebagai bagian isu seksi jelang pilpres 2024. Mata rantai ke kebijakan energi menyangkut keseluruhan roda ekonomi dan politik nasional.
Tentunya isu BBM yang sedang panas saat ini sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan kepemimpinan Jokowi saat ini. Pada saatnya pengelolaan isu BBM bisa menjerumuskan atau meningkatkan kepercayaan kepada rejim .
Barusan masyarakat dibuat lega berita Migor turun harga. Launching MinyaKita, Rabu ( 6/7/2022) harga Rp 14 Ribu yang dilakukan Kementerian Perdagangan berhasil menurunkan harga Migor di pasaran.
Baca Juga:Yonif Raider 300/ Brajawijaya Bebaskan Sandera Di Pelabuhan CirebonIsu Migor Dan Tiket Zulhas Berduet Dengan Ganjar Menuju Kontestasi Pilpres 2024
Ketersedian dan distribusi stok MinyaKita di jamin langsung oleh pemerintah dalam rentan waktu tertentu.
Sayang berita bahagia penurunan Migor tidak bertahan lama bahkan hanya beberapa hari saja.
Bagaikan burung berkicau bersautan, mendadak masyarakat menjadi syok adanya sinyalemen ancaman dicabutnya subsidi BBM.
Melalui Direktur Utama PT Pertamina Niche Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR komisi VI Rabu ( 6/7/2022) disampaikan daftar harga ideal/ ekonomis harga BBM jenis Pertalite Rp 17.200/ Liter dan Solar Rp 18.150/Liter.
Hari ini,Jumat ( 8/7/2022) posisi nilai tukar rupiah terhadap Dollar hampir menyentuh Rp 15 Ribu / Dollar. Semakin memberikan dampak tekanan ekonomi makro domestik.
Beban hutang luar negeri nyaris mendekati dan belanja daerah serta subsidi BBM akan terpengaruh secara signifikan. Dalam kondisi ekonomi makro tertekan akan mendorong terjadinya tsunami inflasi dan kondisi ini sudah merambah di negara- negara ASEAN.
Triliunan Rupiah hanya dibakar dan mencari uap emisi karbon. Subsidi BBM menjadikan malapetaka buat keuangan negara. Dilain sisi subsidi dijadikan bargaining politik rejim berkuasa untuk pengelolaan keberlangsungan rejim .
Baca Juga:Presiden RI Bertolak Menuju Kota Nias Gunung Sitoli SumutMengungkap Lembaga Dana Sosial Aksi Cepat Tanggap
Ujung- ujungnya dua hal kronis terjadi. Negara tekor secara finansial dan rakyat menjadi korban kebijakan, terjadinya salah kebijakan dan salah urus pengelolaan sektor energi.
Mengapa kebijakan subsidi BBM dan Bisnis Sektor Energi selalu melahirkan terjadinya keributan dalam isu ekonomi dan politik nasional ?
Negara dalam adaptasi pada lingkungan global selalu terlambat.