ADA hal yang menggelitik dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke beberapa negara. Agenda yang banyak disorot adalah lawatan ke Ukraina dan Rusia untuk bertemu Presiden Zelensky dan Vladimir Putin.
Dengan mengusung misi perdamaian dan keprihatinan atas ancaman rantai pasok pangan, Presiden Jokowi bertolak dari Halim Perdanakusuma pada hari Minggu (26/6).
Beberapa hal yang patut menjadi perhatian, pertama, Indonesia tidak memiliki kepentingan strategis nasional yang terganggu dari perang Rusia dan Ukraina yang didukung NATO dan Amerika Serikat.
Baca Juga:Megawati Soal Pilih Mantu Jangan Tukang Bakso, Pengamat: Apa Bedanya dengan Narasi Jin Buang Anak?Dinkes Kabupaten Cirebon Catat Kasus DBD Januari-Juni Capai 1.000 orang, 8 Meninggal Dunia
Jika dilihat dari neraca perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor barang Indonesia ke Rusia pada Maret 2022 adalah sebanyak 67,5 juta dolar AS, atau turun 48,66% dibanding setahun sebelumnya.
Adapun nilai impor Rusia ke Indonesia meningkat nyaris 140% (yoy) ke 257 juta dolar AS pada Maret 2022. Produk utama yang diimpor dari negara tersebut adalah besi dan baja, pupuk, dan bahan bakar mineral.
Adapun dengan Ukraina, barang-barang yang diimpor dari Ukraina ke Indonesia di tahun 2021 adalah serealia dan nilainya mencapai 946,5 juta dolar AS.
Diikuti besi dan baja (53,3 juta dolar AS) serta mesin dan peralatan mekanis (10,9 juta dolar AS). Dan ekspor Indonesia pada 2021 ke Ukraina adalah 417 juta dolar AS.
Dilihat dari nilai dan jenis komoditas tersebut, ini bukanlah sesuatu yang akan mendatangkan instabilitas pangan maupun bahan baku industri domestik.
Karena gap tersebut dapat segera ditutupi negara importir lainnya. Dan Indonesia pun dapat mudah mencari pasar baru untuk mengganti posisi kedua negara itu.
Kedua, ancaman dan kesulitan evakuasi terhadap warga negara Indonesia di wilayah perang Ukraina tidak terjadi.
Baca Juga:Anies Baswedan Berpotensi Terkena Upaya Framing Politik IdentitasDukung Pemulihan Ekonomi, JMSI Jabar Gelar Pelatihan UMKM di Kota Bandung
Pada 6 April dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengungkapkan, 133 dari total 165 WNI di Ukraina telah berhasil dievakuasi ke Indonesia maupun beberapa negara lain. Dan sisanya memilih bertahan di Ukraina.
Ketiga, pihak swasta maupun BUMN tidak melakukan investasi dalam skala besar di Ukraina. Sehingga kepentingan mengamankan aset investasi melalui tekanan diplomatik dengan kunjungan kepala negara tidak perlu dilakukan.