KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi dilantik menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru oleh Presiden Jokowi (15/6).
Sebagai Mendag yang baru, Zulhas akan langsung dihadapkan pada persoalan pelik yaitu persoalan minyak goreng yang hingga detik ini belum juga tuntas walau berbagai kebijakan sudah berkali-kali diformulasikan oleh Pemerintah.
Anggota Komite II DPD RI yang membidangi persoalan perindustrian dan perdagangan ini mengungkapkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus menjalin kolaborasi yang erat dan saling mendukung dengan kementerian/lembaga lain terutama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuannya, untuk mengurai persoalan minyak goreng.
Baca Juga:Pengamat: Reshuffle Berbasis Menjawab Tantangan yang Dihadapi Negara atau Mengakomodir Kepentingan Politik?Usai Tandatangani Aturan Operasi Militer Non-perang, Xi Jinping Telepon Vladimir Putin
Selain itu, berbagai kebijakan soal minyak goreng yang selama ini sudah diimplementasikan harus dievaluasi efektivitasnya dan disempurnakan dengan formulasi kebijakan baru.
Menurut Fahira, persoalan minyak goreng ini sudah menjadi sengkarut karena sudah berlarut-larut tetapi belum juga terselesaikan dengan tuntas.
“Dalam pandangan saya, fokus utama soal minyak goreng saat ini adalah bagaimana melindungi kepentingan konsumen minyak goreng yaitu rakyat kebanyakan,” jelas Fahira.
Menurut Fahira, Kemendag bersama Kemenperin perlu segera mengevaluasi kebijakan penetapan HET minyak goreng curah sekaligus menetapkan kembali HET untuk minyak goreng kemasan sederhana dan premium. Dengan demikian tujuan harganya stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Persoalan distribusi minyak goreng juga akan menjadi PR besar karena menjadi hambatan yang signifikan menyelesaikan persoalan minyak goreng sehingga perlu diformulasikan strategi yang tepat.
Selain itu, Pemerintah juga harus mempunyai skema subsidi yang tepat saat harga CPO dunia melambung tinggi sehingga tidak berdampak signifikan terhadap harga minyak goreng dalam negeri.
“Idealnya HET minyak goreng kemasan sederhana dan premium juga diatur agar lebih terjangkau. Soal distribusi minyak goreng yang juga jadi tantangan harus ada petunjuk teknis yang ketat sampai tingkat desa sehingga tidak ada celah kebocoran. S,” pungkas Senator Jakarta ini.
Baca Juga:Amnesty Internasional Desak India Akhiri Tindakan Kejam pada Pengunjuk Rasa MuslimDilarang Pakai Sandal Jepit Saat Naik Sepeda Motor, Ternyata Ini Alasannya
Presiden Jokowi resmi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri (Wamen) baru Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (15/6/2022) siang di Istana Kepresidenan.