KOMISI VIII DPR mempertanyakan klaim pemerintah yang mengatakan kemiskinan sudah menurun. Padahal, dana bantuan sosial (Bansos) masih dikucurkan dengan anggaran tinggi.
“Jokowi [Presiden Joko Widodo] pernah bicara 2024 Indonesia harus keluar dari kemiskinan ekstrem, tapi kalau Bansos masih banyak di tahun 2023 bagaimana kita mau keluar dari kemiskinan ekstrem,” kata politikus fraksi Golkar Ace Hasan kepada Mensos Tri Rismaharini dalam rapat kerja bersama Kemensos terkait laporan realisasi anggaran Kemensos, di Gedung DPR, Senin (6/6).
“Saya bukan tidak mau menyetujui tapi harus berdasarkan money follow the function,” tambah Ace.
Baca Juga:Hasil Survei Litbang Kompas: Polarisasi Masih Terjadi pada Pilpres 2024Oknum Polisi Diduga Pasok Sabu ke Hakim PN Rangkasbitung
Menurut Ace, prinsip dasar penyusunan program, termasuk Bansos, adalah money follow the function. Artinya, anggaran mengikuti fungsinya. Tak hanya itu, setiap program kebijakan juga harus diukur efektivitasnya dalam kerangka umum yang ingin dicapai.
Ace mengungkapkan, anggaran Bansos pada 2021 cukup besar. Tahun berikutnya juga tidak jauh beda. Namun ia bisa memahami karena saat itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19.
“Nah, sekarang pandemi konon menurun, kemudian ekonomi insyaallah berjalan, yang PHK mulai bekerja, maka bantalan safety net berkurang logikanya begitu,” kata dia.
Oleh sebab itu, Ace Hasan meminta penjelasan filosofis kepada Mensos Risma penganggaran Bansos tahun 2023 mendatang.
“Saya mohon tentu di tahun 2023 mesti ada penjelasan yang komprehensif, alasan filosofinya kalau misal sekarang ini usulan dari pagu indikatif tahun 2023, 78 triliun tentu kondisi ekonominya membaik, ya. Tapi surat Sekjen ke Dirjen Anggaran Kemenkeu justru yang diminta sebesar 163 triliun, artinya 2023 tidak ada pertumbuhan ekonomi, dong,” kata Ace.
“Seharusnya program bantuan bukan bansos tapi bagaimana ekonomi pulih dengan pendekatan pemberdayaan,” terang Ace.
Selain itu, Ace mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut ada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, tapi disaat yang sama Bansos tetap masif digelontorkan.
Baca Juga:Kementerian ESDM Pastikan Kenaikan Dasar Listrik Untuk Orang Mampu 1 JuliDuet Anies Baswedan-AHY, Begini Pandangan Demokrat
Padahal, lanjut dia, seharusnya implikasi pertumbuhan ekonomi ada yang terserap tenaga kerja sehingga kesejahteraan semakin baik.
“Nah, tahun 2022 harusnya berbagai Bansos bisa ditekan karena bansos bagian dari security ketahanan ekonomi masyarakat, oleh karena itu Ibu Menteri karena evaluasi dan efektivitas saya ingin penjelasan itu linear,” kata Ace.