BERITA soal rapor merah kinerja emiten Badan Usa Milik Negara (BUMN) sering muncul di media meski kemudian menguap begitu saja seiring waktu.
Malah sejak tahun 2015 pemerintah secara besar-besaran memberikan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Melalui Penanaman Modal Negara , BUMN diharapkan mampu meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan yang aktif dalam mendukung program prioritas nasional.
Namun sayang, meski sudah dapat suntikan dana, tetap saja kinerja keuangan sejumlah BUMN masih buruk.
Baca Juga:Ingat, Capres Bukan Barang DaganganPolisi Gagalkan Upaya Penyelundupan 8 Senpi Semi Otomatis Jenis UZI 40 Butir Amunisi Kaliber 9 Milimeter, Berikut Faktanya
Diungkapkan Anggota Banggar DPR RI, Mulyadi, meski terbukti tidak efektif, negara seperti tak kapok melakukaan pola penyuntikan PNM tersebut.
“Saat ini banyak BUMN rapornya merah tapi masih gampang saja pemerintah meloloskan usulan PNM,” kata Mulyadi dalam acara diskusi Kerjasama JMSI Jabat Dengan ISEI yang bertajuk “Transparansi Pengelolaan Negara: Problem Utang Luar Negeri BUMN dan Pembiayaan Infrastruktur dalam APBN” di Jalan Maskumambang No 39 Kota Bandung, Sabtu (21/5).
Seharusnya, kata dia, pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.
Mulyadi khawatir hal itu membuat beban APBN makin berat. Apalagi, selama ini pemerintah tampak nyaman dengan konsep defisit manajemen.
“Ini akan jadi beban APBN dimasa yang akan datang,” ujarnya.
Maka dari itu, Mulyadi, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melakukan pengawasan terhadap pengalokasian APBN.
“Kita harus mengkritisi dampak kebijakan utang terhadap APBN karena transparansi anggaran itu penting,” kata dia.
“Jangan samapi tiba-tiba ada utang yang tidak terkontrol oleh negara,” imbuhnya.
Apalagi jika utang itu berasal dari pinjaman luar negeri, pengelolaannya harus transparan dan tepat sasaran karena akan berimbas pada kedaulatan ekonomi bangsa kedepannya.
Baca Juga:Mengungkap 8 Senpi Semi Otomatis Jenis Uzi Buatan Israel, Pistol Ini Diselundupkan di MinahasaDesa Menari Bukan KKN di Desa Penari, Lokasinya di Kaki Gunung Telomoyo
Sebenarnya, banyak potensi ekonomi yang bisa digali dan meminimalisir utang atau menjual aset.
Jangan menggadaikan kepentingan bangsa dengan membuka kran kebijakan yang memberi kemudahan kepada pihak asing untuk memiliki aset dinegara kita, atau menjadi direksi BUMN.
“Jangan sampai improvisasi bisnis yang dilakukan justru mengancam kedaulatan ekonomi negara” pungkasnya.[R]