TOLAK ukur kehidupan demokrasi salah satunya ketersediannya proses politik yang berkesinambungan ,bermanfaat dan tersistem. Pemilu adalah bagian dalam kehidupan demokrasi yang paling aktif dan bersifat hidup/ organik. Pemilu bisa dianggap kegiatan rutin dan mempunyai ekosistem demokrasi yang sudah cukup lama dan berkembang serta beradaptasi dengan peradaban politik modern.
Di Indonesia ,sejarah pemilu pertama kali pemilu dikenalkan pada tahun 1920-an dan tahun 1940-an. Mengalami berbagai siklus kehidupan politik sesuai dengan kondisi pada saat itu Indonesia masih dibawah pengaruh penjajah dikanjutkan masa transisi menuju kemerdekaan dan terakhir pemilu dipatenkan menjadi bagian perestiwa politik rutin paska kemerdekan 1945 serta paska reformasi 1998.
Setiap Pemilu berulang dalam periode tertentu, ada yang sesuai jadwal ada yang dipercepat ada juga permintaan pemilu yang diundur.
Baca Juga:Robohnya Tembok Bekas Benteng Keraton Kartasura Jadi Perhatian Tim Kejaksaan AgungTimnas Indonesia Buka Peluang Lolos ke Semifinal, Jatuhkan Timor Leste 4-1
Ketika pemilu berlangsung maju atau mundur tentunya dipastikan adanya perestiwa politik yang mendahuluinya. Krisis ekonomi 1996 yang memicu perestiwa reformasi 1998 adalah contoh kejadian politik yang luar biasa dan beresiko tergulingnya rejim orde baru yang telah berkuasa selaman 30 tahunan. Akhirnya terjadi proses politik penting yakni kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto dan dan kemudian kendali pemerintahan diambil alih dalam kabinet transisi di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Hasil keputusan berkaitan pemilu pemerintahan transisi yakni proses percepatan pemilu ulang dan membatalkan hasil pemilu sebelumnya.
Wacana pemilu diundur sempat viral di Pemerintahan Jokowi saat ini. Isu ini justru dilontarkan oleh satmlah satu mentri pembantu presiden dan didukung elite partai – partai dari Golkar ,PKB dan PAN. Jadi penjadwalan mundur pemilu sudah menjadi ranah keputusan politik.
Isu penundaan hampir saja melengserkan jabatan presiden. Menjadi ramai dan kadang menjadi isu tidak produktif. Dalam kasus ini keputusan penting jadwal pemilu tergantung seberapa kuat bargaining rejim berkuasa dan kekuatan oposisi melakukan perbincangannya berkaiatan daya tawar memproses dan menghasilkan keputusan politik .Kedati wacana penundaan pemilu sudah formal dibatalkan ,bisa disimpulkan jika Isu-isu keputusa penundaan pemilu sangat kental oleh berbagai kelompok kepentingan
Dalam sistem kepartaian di Indonesia tidak mengenal partai oposisi ,setidaknya partai yang tidak berada di luar barisan koalisi pemerintah dianggap mewakili kepentingan pihak kelompok berseberangan. Siklus ekosistem kepartaian berjalan salah satunya melalui media pemilu. Pemilu akan menghasilkan produk dan kebijakan berserta keputusan politik. Begitu besar peranan pemilu tersebut, terjadilah perputaran dan pemusatan kepentingan . Semua agenda politik dimulai dan dalam sermtiap agenda pemilu. Pemilu dianggap sebagai bagian adegan berseri drama politik .