“Jalan kami dipergunakan untuk jalan umum untuk kegiatan penambangan ilegal, ini tolong ditertibkan,” imbuhnya.
Listyo kemudian merespons dengan menegaskan komitmen Polri untuk bisa membantu meningkatkan fiskal, salah satunya dengan melakukan pengamanan terhadap sumber daya alam. Listyo pun berjanji pihaknya akan segera memproses oknum-oknum nakal.
“Kami terima kasih didukung melakukan penertiban itu, sehingga terhadap yang bandel kita akan proses ke depan untuk kita tarik berapa lama dia sudah operasi, kemudian berapa lama kewajiban pajak harus dia bayar,” ujar Listyo kala itu.
Baca Juga:Polisi Tangkap 7 Orang Diduga Penanggung Jawab Demo Tolak DOB Papua di Kota Jayapura5 Polres Status Siaga Antisipasi Unjuk Rasa Tolak Daerah Otonomi Baru di Papua
Terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil heran seorang polisi berpangkat briptu memiliki kekayaan luar biasa dari beberapa bisnis ilegal.
Oleh karena itu, dia pun menduga Briptu Hasbudi hanya berperan sebagai orang lapangan.
“Tentu ada orang besar di balik kegiatan itu. Masa sih selevel pangkat briptu berani bekerja di pertambangan ilegal dan juga jual beli pakaian bekas tanpa izin?,” kata Nasir
Sejauh ini, Nasir mengaku meyakini kapolres dan kapolda setempat tidak terlibat dengan bisnis ilegal Briptu Hasbudi. Menurutnya, bisa jadi ada oknum pengusaha yang menjadi pemodalnya.
Namun, menurutnya, kapolda dan kapolres terkait perlu dimintai keterangan terkait penambangan ilegal di Desa Sekatak tersebut.
“Karena ilegal, maka dibutuhkan oknum polisi untuk mengamankan bisnis ilegal itu. Tentu saja kapolda dan kapolres mengetahui penambangan ilegal tersebut,” kata Nasir.
“Karena itu, kapolda dan kapolres juga perlu dipertimbangkan untuk dimintai keterangan,” imbuhnya. (*)