MULAI pukul 00:00 WIB hari Kamis, Indonesia telah menghentikan semua ekspor minyak sawit dan turunannya untuk mendorong harga minyak goreng di bawah $1 di pasar lokal.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan keputusan akhir tentang larangan ekspor pada Rabu malam, kurang dari sehari setelah menteri seniornya mengatakan larangan ekspor hanya akan mempengaruhi olein sawit yang dimurnikan, diputihkan, dihilangkan baunya, atau RBD , yang merupakan bahan mentah. bahan untuk minyak goreng.
“Saya ingin tekankan bahwa bagi pemerintah, kebutuhan dasar rakyat menjadi pertimbangan yang paling utama. Itu yang menjadi prioritas tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Jokowi dalam siaran persnya.
Baca Juga:Begini Tanggapan Produsen Kelapa Sawit Global Soal Larangan Ekspor Minyak GorengSecara Virtual, Danrem 063/SGJ Saksikan Penyerahan Hasil Renovasi Rutilahu
“Saya tahu negara butuh pajak. Negara butuh devisa. Negara butuh surplus neraca perdagangan. Tapi pemenuhan kebutuhan rakyat lebih diutamakan,” katanya.
Orang Indonesia telah berjuang untuk membeli minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir, dengan beberapa harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan hanya satu atau dua liter minyak. Produsen lokal lebih memilih untuk menjual produk mereka ke luar negeri, mengambil keuntungan dari harga komoditas global yang lebih tinggi.
Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional) menunjukkan harga minyak goreng curah rata-rata seharga Rp 19.650 ($ 1,36) per liter di seluruh Indonesia. Sebelum harga naik, minyak goreng tersebut dijual dengan harga antara Rp 13.000 hingga Rp 14.000 per liter.
Jokowi mengatakan pemerintah bermaksud mempertahankan larangan ekspor hingga harga minyak goreng curah turun di bawah Rp 14.000 per liter.
Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, ironisnya masyarakat Indonesia malah kesulitan mendapatkan minyak goreng, kata Jokowi.
“Saya sebagai Presiden, biarkan saja. Sudah empat bulan sejak kelangkaan mulai terjadi. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah, namun belum efektif,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengakui larangan ini berdampak negatif, berpotensi menurunkan produksi dan tidak terserapnya hasil panen petani. Namun, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah.
Baca Juga:Pangdam III/Slw Siapkan Wilayah Pertahanan DaratKeraton Yogyakarta: Kami Tidak Mau Tanah Kami Hilang
“Saya minta kesadaran industri sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengutamakan kebutuhan dalam negeri,” kata Jokowi.
“Ini tolak ukur saya untuk mengevaluasi kebijakan. Tentu setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, larangan ekspor akan saya cabut,” kata Presiden Jokowi.