YouTube Blokir Duma TV, Saluran Penyiaran Parlemen Rusia

YouTube Blokir Duma TV, Saluran Penyiaran Parlemen Rusia
YouTube Duma TV
0 Komentar

YOUTUBE memblokir Duma TV yang merupakan saluran penyiaran parlemen Rusia dan membuat sejumlah pejabat negara tersebut marah.

Pada Sabtu (9/4), sebuah pesan di YouTube berbunyi bahwa channel Duma TV telah “dihentikan karena melanggar Persyaratan Layanan YouTube”.

YouTube yang dimiliki oleh Google kemudian berada di bawah tekanan dari regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, dan para pejabat negara tersebut dengan cepat merespons keputusan blokir tersebut.

Baca Juga:Buat Kamu Pecinta Drama Romantis, Ini Sinopsis Drama China Brilliant Class 8, Kisah Cinta Si Jenius MusikTeleskop Hubble Tangkap Planet Muda Mirip Jupiter, Letaknya 531 Tahun Cahaya dari Matahari

“Dari kelihatannya, YouTube telah menandatangani surat perintahnya sendiri. Simpan konten, pindahkan ke platform Rusia. Dan cepat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova dalam pesan Telegram.

Pengawas komunikasi mengatakan telah meminta Google memulihkan akses ke saluran Duma sesegera mungkin.

“Perusahaan IT Amerika menganut posisi anti-Rusia yang jelas dalam perang informasi yang dilakukan Barat melawan negara kita,” tulis pernyataan Roskomnadzor.

Reuters menyebut Google tidak segera merespons permintaan tanggapan pemblokiran kanal parlemen Rusia ini.

Sementara itu, juru bicara Duma, Vyacheslav Volodon mengatakan kebijakan YouTube adalah bukti lanjutan dari pelanggaran hak dan kebebasan oleh Washington DC.

“Amerika ingin mendapatkan monopoli dalam promosi informasi. Kami tidak dapat membiarkan itu terjadi,” kata Volodon dalam Telegram.

Rusia selama ini diketahui membatasi akses ke Twitter, Facebook, dan Instagram sejak mengirim ribuan tentara ke Ukraina pada 24 Februari.

Baca Juga:9 Manfaat Puasa untuk Kesehatan Tubuh, Apa Saja?Mantap Berbisnis Batu Bara, Perusahaan Milik Hary Tanoesoedibjo Ini Caplok 100 Persen Saham Putra Muba Coal

Rusia sebelumnya sempat mencoba melarang aplikasi pesan Telegram yang kini banyak digunakan oleh pejabat Negeri Beruang Merah. Namun larangan itu dicabut pertengahan 2020. (*)

0 Komentar