Presiden pun mengancam akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang masih mengimpor barang. Ia meminta Menteri Keuangan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) serta menahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang belum membelanjakan anggaran untuk produk lokal.
Selanjutnya, Kepala Negara meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengganti direktur utama yang masih mengimpor.
Demikian pula dengan kementerian. Jokowi akan mengocok ulang menteri apabila masih mengimpor. “Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle,” kata Presiden. (*)