HAMPIR tiga perempat anggota Majelis Umum PBB menuntut akses bantuan dan perlindungan sipil di Ukraina pada Hari Kamis, mengkritik Rusia karena menciptakan situasi kemanusiaan yang “mengerikan” setelah Moskow menginvasi tetangganya satu bulan lalu.
Ini adalah kedua kalinya Majelis Umum beranggotakan 193 negara, mengisolasi Rusia atas apa yang disebut Moskow sebagai ‘operasi militer khusus’, yang dikatakan bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam ‘perang absurd’ Rusia. Ribuan orang telah tewas di Ukraina, jutaan menjadi pengungsi dan kota-kota hancur dalam sebulan terakhir, melansir Reuters 25 Maret.
Baca Juga:Ada Permainan Harga Migor Melonjak, Ekonom Indef: Produsen Teresar Minyak Kelapa Sawit, Bukan Jaminan Masyarakat MenikmatiNasib Mantan Menantu Pak Harto Kini Dipinang Aktor ‘The Darwin Conspiracy’ Bobby Tonelli
Resolusi yang diadopsi pada Hari Kamis, yang dirancang oleh Ukraina dan sekutunya, menerima 140 suara mendukung dan lima suara menentang, Rusia, Suriah, Korea Utara, Eritrea dan Belarus, sementara 38 negara, termasuk China memilih abstain.
Meski Resolusi Majelis Umum tidak mengikat, tetapi memiliki bobot politik. Sehingga, ada tepuk tangan meriah di aula setelah adopsi pada Hari Kamis.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menggambarkan resolusi yang diadopsi pada Hari Kamis sebagai ‘draf kemanusiaan semu’ yang mengambil “pandangan sepihak dari situasi tersebut.”
Dia kembali menuduh negara-negara Barat melakukan kampanye “tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya” untuk memenangkan suara, klaim yang ditolak Amerika Serikat.
Diketahui, Ukraina dan sekutunya telah mencari untuk mencocokkan atau meningkatkan dukungan yang diterima untuk resolusi Majelis Umum 2 Maret, yang menyesalkan agresi Rusia dan menuntutnya menarik pasukan. Itu menerima 141 suara ya, lima suara tidak sama, sementara 35 negara, termasuk China memilih abstain.
Sementara itu, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield, menggambarkan pemungutan suara pada Hari Kamis sebagai keberhasilan yang luar biasa, mengatakan kepada wartawan: “Benar-benar tidak ada perbedaan antara 141 dan 140.”
Resolusi yang diadopsi pada Hari Kamis menuntut perlindungan warga sipil, tenaga medis, pekerja bantuan, jurnalis, rumah sakit dan infrastruktur sipil lainnya. Resolusi tersebut juga menuntut diakhirinya pengepungan kota-kota, khususnya Mariupol.
Baca Juga:4 Faktor Ini Bikin Orang Singapura Cepat KayaAir Terjun Rampah Lingkaran Sawa di Belantara Pegunungan Meratus
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk PBB Arramanatha Nasir mengatakan, Indonesia terlibat aktif dalam pembahasan resolusi tersebut, dengan memberikan masukan yang konstruktif.