PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta semua instansi mulai dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurangi impor barang. Jokowi geram mengetahui anggaran pengadaan barang dan jasa justru dibelanjakan barang-barang impor, padahal bisa diproduksi di dalam negeri.
Jokowi pun mengeluarkan ultimatum agar semua instansi pemerintah mengikuti keinginan untuk mengalokasikan 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa untuk membeli produk dalam negeri. Tak hanya itu, sederet ancaman pun akan diberikan untuk mereka yang tak patuh.
Untuk perusahaan pelat merah, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memperhatikan pengadaan barang dan jasa. Jokowi meminta Erick Thohir untuk mencopot pucuk pimpinannya bila masih ada yang melakukan impor.
Baca Juga:Olivia Nathania Divonis 3 Tahun Bui, Korban CPNS FIktif Histeris hingga Pingsan di PengadilanOlivia Nathania, Putri Nia Daniaty Divonis Hukuman 3 Tahun Terkait Kasus Penipuan CPNS
“Jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati hari ini, BUMN saya sampaikan, menteri BUMN, ganti dirutnya, ganti,” kata Jokowi dalam pengarahan aksi afirmatif Bangga Buatan Indonesia (BBI) secara virtual pada Jumat, 25 Maret.
Sementara untuk lembaga dan instansi tingkat daerah, Jokowi memberikan ancaman akan mengurangi anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) bila masih doyan impor.
“Kalau ada yang enggak semangat potong DAK-nya setuju? Setujunya enggak semangat? kelihatannya pada ngeri semua, tak potong betul nanti, DAU-nya hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati,” tegasnya.