KLAIM Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 disinggung Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon.Fadli Zon mempertanyakan big data tentang aspirasi publik di media sosial yang diklaim Menko Luhut dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier. Big data ini sebelumnya pernah disebut pencetus penundaan Pemilu 2024, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Menurut Fadli Zon, Menko Luhut perlu membeberkan data yang dimiliki itu ke publik. Sehingga kata dia, publik bisa menganalisa keabsahan dari data yang menjadi referensi tersebut.
“Sebaiknya diungkap ke publik datanya agar tak terkesan sedang menghalalkan segala cara untuk tujuan pelanggaran konstitusi,” ujar Fadli lewat akun Twitter pribadi, Sabtu, 12 Maret.
Baca Juga:Ledakan Sumur Bor PLTP Geo Dipa, Tewaskan 1 PekerjaAkankah Konflik Ukraina-Rusia Berakhir? Perhatikan Skenario Terakhir
https://twitter.com/fadlizon/status/1502489604175261705?s=20&t=zPRdTjEhq5bCVMXQbyd7Ng
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini lantas menyindir Luhut. Fadli menilai, justru mungkin Luhut yang paling berkepentingan dengan wacana agar bisa lebih lama menjabat sebagai menteri koordinator.
“Kelihatannya yang perlu ditunda atau diperpanjang adalah jabatan Menko Marves,” sindirnya.Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Luhut mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat, 11 Maret.
Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-