INDONESIA sebagai Presiden G20 melanjutkan agenda kepentingan nasional transisi energi melalui berbagai forum internasional. Terbaru, RI melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menggaungkan isu ini lewat forum IIF Sustainable Finance Summit 2022.
Diungkapkan dia bahwa sejatinya persoalan transisi energi sangat berkaitan dengan isu perubahan lingkungan dan menjadi tanggung jawab semua negara di dunia.
“Kami mendorong diskusi dengan negara-negara anggota G20 serta memanfaatkan jalur global di dengan UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB) dimana banyak negara juga memberikan komitmen mereka untuk mengurangi emisi karbon dioksida,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 11 Maret.
Baca Juga:Groundbreaking Ibu Kota NegaraUsai Vanessa Khong, Adik Indra Kenz Inisial NK Diperiksa Bareskrim 7 Jam 33 Pertanyaan
Menurut Menkeu, Indonesia menyiapkan beberapa prinsip utama dalam upaya penanganan perubahan iklim. Pertama, adalah melalui pengurangan emisi karbon pada beberapa sektor dan aktivitas ekonomi yang sangat penting. Kedua, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah sektor energi dan sektor kehutanan atau penggunaan lahan.
“Jika kita bisa mengurangi emisi karbon maka tugas yang paling menantang sebenarnya di satu sisi pertumbuhan ekonomi akan menuntut lebih banyak energi. Disinilah bagaimana kita akan memastikan bahwa permintaan akan tetap disediakan lewat lebih banyak energi terbarukan, sehingga pada akhirnya ini semua adalah pilihan kebijakan,” tutur dia.
Lebih lanjut, bendahara negara menjelaskan upaya pengurangan yang ketiga adalah melalui pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang didalamnya juga diatur mengenai pajak karbon.
“Karena ini adalah instrumen maka kita akan berkomitmen dengan tingkat emisi karbon tertentu yang dihasilkan. Anda akan membayar atau anda akan dapat mengkreditkan (menjual) karbon, dan itu dapat diperdagangkan. Inilah yang sekarang sedang kita bahas secara mendalam tentang bagaimana Indonesia dapat mempersiapkan diri,” lanjut Menkeu.
Menkeu juga melihat bahwa dengan situasi geopolitik dunia yang terjadi saat ini, maka harga energi bisa menjadi sangat tinggi dan tidak dapat diprediksi. Ini menjadi situasi yang sangat menantang, tidak hanya untuk satu-dua negara saja tetapi semua negara yang sekarang sedang membicarakan mengenai perubahan iklim.
“Padahal menurut saya dalam jangka menengah-panjang karena Indonesia adalah negara besar, kita harus bisa membangun pondasi (kebijakan transisi energi) dengan benar di tengah tantangan geopolitik saat ini,” tutup Menkeu Sri Mulyani.