LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang menangkap sikap publik terhadap isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hasilnya, mayoritas responden menyatakan tak setuju dengan usulan yang telah disampaikan oleh sejumlah pejabat di Tanah Air.
Lewat survei yang diambil dengan metode simple random sampling dengan 1.197 responden dengan margin of error 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, LSI mengungkap adanya penolakan terhadap penundaan pemilu dengan alasan Pandemi COVID-19 maupun pemulihan ekonomi nasional.
“Secara keseluruhan 70,7 persen menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang tahu isu ini, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen,” kata Djayadi saat merilis hasil survei secara daring yang ditayangkan di YouTube LSI, Kamis, 3 Maret.
Baca Juga:Polda Lampung Janji Usut Penyebab Warga Bentrok dengan Satpam PT Huma Indah MekarASN Staf Kantor Gubernur NTB Tipu Korban dengan Modus Proyek Bantuan Covid-19
“Sementara di kalangan yang tidak tahu isu ini, penolakannya memang lebih rendah tapi tetap mayoritas yaitu 67,5 persen,” imbuhnya.
Dari hasil ini, Djayadi menyebut ada dua hal yang harus ditangkap elite politik di Tanah Air. Pertama, mayoritas masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
“Kedua adalah kalau isu ini makin disebarkan, makin diketahui publik maka tingkat penolakannya akan makin tinggi. Makin diketahui publik, masyarakat makin menolak. Sikap dasar masyarakat adalah menolak,” jelasnya.
Lebih lanjut, survei ini juga menangkap responden yang puas dengan hasil kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), menolak jika masa jabatan eks Gubernur DKI Jakarta itu diperpanjang. Adapun tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden kali ini berada di angka 66,3 persen.
“Masyarakat yang puas kinerja setuju perpanjangan presiden? Tidak. Mayoritas 60 persen menyatakan lebih memilih tetap melaksanakan pemilu 2024, jadi puas atau tidak puas kinerja tidak berkorelasi tingkat penerimaan perpanjangan masa jabatan presiden,” tegas Djayadi.
Respons partai politik
Hasil survei ini kemudian ditanggapi sejumlah partai. PDI Perjuangan menyatakan dengan ada atau tidaknya survei ini, mereka ingin agar Pemilu 2024 tetap digelar sebagai bentuk ketaatan terhadap konstitusi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan pernah menyinggung isu ini dengan mengatakan siapapun yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan berarti menampar wajahnya dan berusaha mencari muka. Sehingga, polemik penundaan pemilu tersebut sebaiknya disudahi dan tak perlu diperpanjang.